Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tengah menyiapkan penerbitan surat utang negara dalam mata uang yuan atau instrumen Panda Bond di Istana Merdeka pada Rabu (6/5/2026). Langkah strategis ini diambil sebagai upaya memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus mendiversifikasi sumber pembiayaan negara.
Instrumen ini dirancang pemerintah sebagai alternatif pendanaan yang memiliki biaya lebih efisien dibandingkan dengan pembiayaan berbasis dollar AS, sebagaimana dilansir dari Money. Melalui skema ini, ketergantungan terhadap mata uang Amerika Serikat diharapkan dapat berkurang secara signifikan.
"Untuk memperkuat nilai tukar, kami juga akan menerbitkan Panda Bond di China dengan bunga yang lebih rendah, sehingga kita tidak tergantung terlalu banyak ke dolar lagi," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Pemerintah memproyeksikan penerbitan instrumen ini dapat memperluas basis investor internasional bagi pasar modal Indonesia. Proses teknis penerbitan saat ini sedang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan dengan target realisasi pada semester II-2026.
Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa rencana tersebut telah dikomunikasikan secara langsung kepada otoritas di China. Menurutnya, pihak China memberikan respons positif terhadap pengajuan obligasi dalam mata uang renminbi tersebut.
"Antara lain kita bilang juga kita ingin menerbitkan Panda Bond di sana, dia amat setuju dan hubungannya di China itu murah, cuma 2,3 persen, jadi kita bisa menekan cost of capital kita tadi yang sibuk interesnya," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Dalam pertemuan tersebut, pihak China turut mengajukan skema kerja sama timbal balik di sektor keuangan. Kerja sama ini memungkinkan adanya penerbitan obligasi dari pihak China di pasar keuangan Indonesia.
"Terus China juga bilang boleh gak kami terbitkan bond mereka di Indonesia, saya bilang boleh, kita timbal balik lah kalau ada investor Indonesia yang mau beli bond sama China boleh juga," ucap Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Pemerintah menyatakan kesiapan untuk mengakomodasi rencana investasi timbal balik tersebut guna mempererat hubungan ekonomi kedua negara.
