Isu mengenai rencana Presiden Prabowo Subianto membentuk badan khusus ekspor di bawah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) belum mendapatkan jawaban detail dari pihak pemerintah pada Selasa (19/5/2026).
Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani memilih tidak merespons panjang saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta. Informasi yang dilansir dari Money menyebutkan bahwa lembaga baru tersebut dikabarkan akan mengontrol perdagangan komoditas strategis nasional.
Publik diminta untuk menanti keterangan resmi dari otoritas pemerintahan yang dijadwalkan meluncur esok hari terkait kepastian penomoran badan baru ini.
"Sudah, nunggu besok saja ya," kata Rosan singkat kepada media saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Mantan Wakil Menteri BUMN tersebut kembali mendapatkan pertanyaan lanjutan guna memastikan kebenaran rumor ekspor satu pintu tersebut. Kendati demikian, tanggapan serupa tetap ia berikan agar semua pihak bersabar menanti pengumuman.
"Ya udah tunggu besok. Entar ada penjelasan besok semua," kata dia.
Sikap tertutup juga ditunjukkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang enggan memberikan komentar mendalam. Bahlil menegaskan hal senada dengan meminta media menunggu pernyataan resmi yang akan dirilis.
"Ya, nanti kita lihat ya. Ini intinya, tunggu aja ya," kata Bahlil ditemui di kantornya.
Wacana pembentukan badan khusus ini mencuat seiring rencana penataan ekspor komoditas strategis, terutama minyak sawit mentah (CPO) dan batu bara. Lewat regulasi ini, para eksportir nantinya dilaporkan tidak lagi diperbolehkan menjual langsung komoditas tersebut kepada pembeli di luar negeri.
