Pemerintah Indonesia merumuskan 60 program kerja prioritas nasional (PKPN) yang terbagi ke dalam delapan klaster utama guna mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2029. Strategi besar ini diungkapkan dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) RKP Tahun 2027 di Jakarta pada Kamis (7/5/2026).
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rachmat Pambudy, menjelaskan bahwa puluhan program tersebut dirancang untuk memperkuat kemandirian bangsa. Dilansir dari Ekonomi, pembagian klaster mencakup sektor pangan, energi, air, pendidikan, kesehatan, hingga hilirisasi industri.
"Sesuai dengan arahan Bapak Presiden pada taklimat 8 April 2026, kami telah merincikan delapan klaster PKPN yang akan dilaksanakan sampai 2029," kata Rachmat, Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Dalam rincian program tersebut, klaster kedaulatan pangan menjadi salah satu fokus dengan sembilan program utama. Sasaran konkretnya mencakup pembangunan 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih, penyediaan 4.582 kapal ikan modern, hingga pengembangan 2.000 hektare kawasan sentra industri garam nasional.
Sektor energi memiliki 16 program kemandirian, sementara klaster pendidikan menaungi 13 program termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak sekolah dan pembangunan 514 Sekolah Rakyat. Klaster lainnya meliputi kesehatan dengan 4 program, hilirisasi dan industrialisasi sebanyak 5 program, serta infrastruktur dan perumahan dengan 5 program.
Untuk penguatan ekonomi akar rumput, pemerintah menyiapkan dua program ekonomi kerakyatan melalui 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Sementara itu, penurunan kemiskinan akan diintervensi melalui program bantuan sosial terintegrasi PRO-KESRA yang menyasar 10 juta penduduk bekerja.
Rachmat menekankan bahwa keberhasilan seluruh agenda ini memerlukan dukungan fondasi pertahanan keamanan, tata kelola yang baik, serta digitalisasi. Ia menambahkan bahwa Presiden menginginkan setiap perencanaan memberikan dampak nyata yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Kami buat seoptimistis mungkin tetapi tetap realistis," pungkas Rachmat, Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Target pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen ini akan berjalan selaras dengan upaya pengurangan angka kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja baru. Pemerintah memastikan rancangan program kerja tersebut tetap dalam koridor kemampuan pelaksanaan di lapangan hingga periode 2029 mendatang.
