Pemerintah Siapkan Stimulus Ekonomi Tambahan pada Triwulan Kedua 2026

Pemerintah Siapkan Stimulus Ekonomi Tambahan pada Triwulan Kedua 2026

Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan pemberian stimulus tambahan pada triwulan kedua 2026 untuk menjaga stabilitas momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Langkah strategis ini diambil guna mengantisipasi berbagai ketidakpastian global yang dapat memengaruhi kondisi finansial dalam negeri, sebagaimana dilansir dari Suara pada Jumat (8/5/2026).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa ekonomi domestik pada triwulan pertama menunjukkan performa positif dengan angka pertumbuhan mencapai 5,61 persen. Pemberian insentif tambahan tersebut diproyeksikan menjadi bantalan agar tren pertumbuhan tetap berada di jalur yang stabil.

"Tapi kita akan lihat seperti apa di triwulan kedua tahun ini. Kita waspadai semua kendala yang mungkin timbul, dan kita lihat semua variabel makro yang ada, dan kelihatannya Pemerintah juga akan masih memberikan stimulus tambahan ke perekonomian di triwulan kedua tahun 2026," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Guna memperkuat upaya tersebut, Presiden Prabowo Subianto telah membentuk Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (P3M-PPE). Satuan tugas ini memiliki mandat untuk mempercepat pelaksanaan proyek strategis nasional, memperkuat arus investasi, dan mendorong perluasan lapangan kerja baru.

Kinerja Satgas P3M-PPE mencakup penyediaan layanan kanal debottlenecking yang berfungsi menyelesaikan kendala perizinan secara cepat dan akuntabel. Hingga akhir tahun ini, Satgas tercatat telah melaksanakan delapan sidang utama untuk memecahkan berbagai persoalan lintas sektor.

"Hingga akhir 2026 Satgas telah menggelar delapan sidang menyelesaikan berbagai isu strategis lintas sektor termasuk proyek LNG Abadi Masela, Kawasan Ekonomi Khusus, sertifikasi S&E, perizinan apotek dan GPU, serta hambatan investasi dan tata kelola usaha," lanjut Purbaya Yudhi Sadewa.

Dari sisi belanja negara, anggaran telah dialokasikan secara besar-besaran untuk menyokong daya beli masyarakat dan program kesejahteraan. Penyaluran tersebut meliputi Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ASN, TNI, Polri, dan pensiunan, serta pengadaan barang untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Realisasi bantuan sosial lainnya seperti kartu sembako dan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga terus berjalan. Pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi pada akhir tahun 2026 dapat mencapai angka di atas 6 persen meski target awal APBN dipatok lebih tinggi.

"Kalau kita lihat APBN kan targetnya 6,4 tahun ini. Kita akan dorong terus ke atas mudah-mudahan bisa mendekati 6 persen sampai akhir tahun," jelas Purbaya Yudhi Sadewa.

Artikel terkait

Rekomendasi