Pemerintah Indonesia tengah mematangkan kebijakan insentif kendaraan listrik untuk menekan ketergantungan pada bahan bakar minyak (BBM) dan menjaga ketahanan fiskal. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan rencana tersebut di Jakarta pada Selasa (5/5/2026) sebagai strategi memperkuat daya tahan anggaran negara.
Dilansir dari Kompas, kebijakan ini ditargetkan menyasar 100.000 unit kendaraan listrik pada tahap awal. Jika kuota tersebut terserap sepenuhnya oleh masyarakat, pemerintah menyatakan kesiapan untuk menambah alokasi berikutnya guna mempercepat adopsi teknologi ramah lingkungan di tanah air.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa insentif ini bukan sekadar untuk mendorong konsumsi masyarakat. Beliau menekankan pentingnya efisiensi anggaran melalui pengurangan penggunaan bahan bakar fosil dalam jangka panjang.
“Saya tertarik dengan proposal subsidi kendaraan listrik. Selain mendorong konsumsi, kita juga bisa mengurangi konsumsi BBM. Jadi ke depan, kalau dipercepat, ini bisa memperkuat daya tahan anggaran ekonomi kita,” ujar Purbaya, Menteri Keuangan.
Mengenai ketersediaan kuota bagi calon pembeli, Purbaya memastikan bahwa pemerintah akan bersifat fleksibel dalam pemberian bantuan tersebut. Skema teknis lebih lanjut akan dipaparkan oleh kementerian terkait lainnya.
“100.000 pertama, kalau habis kita kasih lagi. Nanti skemanya akan dijelaskan oleh Menteri Perindustrian dan Menko Perekonomian,” kata Purbaya.
Pemerintah juga merinci besaran bantuan untuk kendaraan roda dua dalam program ini. Masyarakat yang beralih ke motor listrik akan mendapatkan bantuan finansial sebesar Rp 5 juta per unit.
“Motor listrik juga sama, 100 ribu pertama akan kita kasih. Subsidinya Rp 5 juta. Kalau habis nanti kita tambah lagi,” ucap Purbaya.
Di luar sektor transportasi, pemerintah juga merancang dukungan untuk sektor riil dan manufaktur. Fokus bantuan diberikan pada peremajaan mesin di industri padat karya seperti tekstil dan alas kaki melalui pembiayaan yang lebih terjangkau.
Purbaya memberikan penegasan mengenai visi pemerintah yang ingin melibatkan peran swasta lebih dalam demi pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
“Ekonomi bukan hanya didorong oleh pemerintah saja. Kita ingin sektor swasta juga hidup,” tutup Purbaya.
Program insentif ini dijadwalkan mulai beroperasi pada awal semester II 2026. Pemerintah berharap langkah ini dapat memberikan dorongan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada paruh kedua tahun ini.
