Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengumumkan penambahan subsektor ekonomi kreatif dari 17 menjadi 21 bidang di Jakarta pada Rabu (6/5/2026). Langkah ini dilakukan untuk memperkuat ekosistem industri kreatif nasional melalui Rencana Induk Ekonomi Kreatif (Rindekraf) yang baru.
Perluasan cakupan industri ini akan disahkan melalui Peraturan Presiden yang dijadwalkan ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat. Dilansir dari Detik Travel, pembaruan regulasi tersebut diharapkan rampung pada bulan Mei ini guna mempercepat implementasi program di lapangan.
"Hari ini ada 17 sektor ekonomi kreatif, tetapi sebentar lagi akan ada rencana induk ekonomi kreatif yang baru. Rindekraf itu akan ditandatangani oleh Bapak Presiden Prabowo, Perpresnya itu akan menjadi 21 subsektor," kata Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, di Jakarta, Rabu (6/5/2026).
Riefky menjelaskan bahwa penambahan sektor baru mencakup ranah konten digital yang melibatkan para kreator konten. Selain itu, pemerintah juga memasukkan pemanfaatan teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan dan sistem rantai blok ke dalam struktur subsektor yang baru.
"Sektor yang baru nanti ada konten digital, itu di dalamnya ada konten kreator, ada affiliator, live commerce ada di situ. Kemudian, teknologi baru, ini kaitannya dengan pegait-pegiat yang juga melibatkan teknologi batu dalam menghasilkan karyanya di situ ada AI, ada blockhain, ada web3, IOT, dan lain-lain termasuk cyber security," kata dia.
Sektor pendukung lain yang turut dimasukkan adalah pengisi suara serta industri modifikasi kendaraan. Penambahan ini juga dirancang sebagai peta jalan pengembangan industri kreatif Indonesia untuk jangka panjang hingga dua dekade mendatang.
"Kemudian voice over juga sangat penting, baik itu sebagai penyiar atau sebagai pengisi suara film atau animasi dan seterusnya. Dan juga yang menarik ada custom otomotif, yang bikin velg, spoiler, aksesoris mobil begitu," ia menambahkan.
Pemerintah juga menyoroti pentingnya perlindungan pekerja dan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual (IP financing). Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi poin krusial agar alokasi anggaran tahun 2027 dapat sinkron dengan aturan baru ini.
"Semua aspek, terkait dengan kekayaan intelektual mengenai IP financing, kemudian juga masalah peningkatan kapabilitas, kolaborasi pusat dan daerah. Ini juga sedang ditunggu pemerintah daerah, karena ini akan masuk untuk rencana kerja pemerintah daerah tahun 2027, termasuk rencana alokasi anggaran ke wilayah masig-masing," kata dia.
Dari total subsektor yang ada, terdapat tujuh bidang yang tetap menjadi prioritas utama pemerintah, yakni fesyen, kuliner, kriya, film, musik, gim, dan aplikasi. Sektor fesyen, kuliner, dan kriya dinilai memiliki kontribusi ekonomi paling signifikan terhadap pembukaan lapangan kerja.
"Ada empat yang sedang menonjol sekarang atau tumbuh pesat, di situ ada film, ada musik, kemudian ada gim, dan aplikasi tentu juga mengikuti di bawah situ," ujar Riefky.
