Pemerintah Indonesia resmi menyusun Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2027 untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Target tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu (20/5/2026).
Akselerasi perekonomian domestik dirancang agar bergerak lebih tinggi daripada capaian tahun-tahun sebelumnya, sebagaimana dilansir dari Money. Dalam dokumen kebijakan fiskal terbaru tersebut, target pertumbuhan ekonomi dipatok pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen, yang merepresentasikan peningkatan dari target APBN 2026 sebesar 5,4 persen.
Struktur anggaran makro juga menetapkan proyeksi pendapatan negara di level 11,82 persen hingga 12,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara itu, pagu belanja negara diperkirakan berada pada rentang 13,62 persen hingga 14,80 persen terhadap PDB, dengan batas defisit anggaran ditekan pada kisaran 1,80 persen hingga 2,40 persen terhadap PDB.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa penyusunan draf anggaran ini berfokus pada percepatan laju ekonomi nasional.
"Bapak Presiden telah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal di tahun 2027 kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dan dalam penyusunan APBN di 2027 diarahkan untuk mendorong perekonomian yang tumbuh lebih cepat, lebih tinggi," kata Airlangga, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Penyusunan indikator ekonomi makro lainnya turut mencakup proyeksi inflasi pada rentang 1,5 persen hingga 3,5 persen, serta suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun sebesar 6,5 persen hingga 7,3 persen. Nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak di kisaran Rp 16.800 hingga Rp 17.500 per dollar AS, melemah dari asumsi APBN 2026 senilai Rp 16.500 per dollar AS. Pada sektor energi, harga minyak mentah dipatok sebesar 70 dollar AS hingga 95 dollar AS per barel, dengan target lifting minyak 602 ribu hingga 615 ribu barel per hari serta lifting gas bumi 934 ribu hingga 977 ribu barel setara minyak per hari.
Selain indikator makro, pemerintah menetapkan penurunan target kemiskinan menjadi 6,0 persen hingga 6,5 persen serta tingkat pengangguran terbuka ke rentang 4,30 persen hingga 4,87 persen. Indeks modal manusia diproyeksikan naik ke angka 0,575, rasio gini berada di level 0,362 hingga 0,367, indeks kesejahteraan petani meningkat ke 0,8038, dan proporsi penciptaan lapangan kerja formal ditargetkan melonjak hingga 40,81 persen.
Dokumen KEM-PPKF RAPBN 2027 ini diserahkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Jakarta yang dihadiri oleh 451 anggota dewan hingga dinyatakan kuorum.
