Pemerintah resmi menetapkan lima proyek infrastruktur strategis sebagai bagian dari Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) di Jakarta, Kamis (7/5/2026). Langkah ini mengandalkan skema pendanaan kolaboratif antara anggaran fiskal, Badan Pengelola Investasi Danantara, serta kontribusi sektor swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Dilansir dari Ekonomi, penetapan agenda pembangunan tersebut mencakup pengembangan Giant Sea Wall, rehabilitasi pasca-bencana di Sumatra, hingga Gerakan ASRI. Fokus utama lainnya meliputi Program 3 Juta Rumah yang menargetkan renovasi serta pembangunan unit baru, dan ekspansi jaringan kereta api nasional.
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menjelaskan bahwa PKPN merupakan manifestasi strategi ekonomi pro-growth dan pro-welfare. Program ini terbagi ke dalam delapan kluster pembangunan yang memayungi total 60 program kerja prioritas di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"PKPN ini sudah jelas programnya, mulai dari ketahanan pangan hingga infrastruktur. Fiskal sangat berperan terutama fokus pada public goods dan welfare untuk kesejahteraan masyarakat," ujar Juda Agung, Wakil Menteri Keuangan.
Penegasan mengenai peran instrumen pendanaan baru juga disampaikan untuk mengurangi beban penuh pada anggaran negara. Pemerintah kini memposisikan Danantara sebagai pilar pengelola investasi yang dapat berkolaborasi dengan instrumen fiskal dalam memberikan penjaminan proyek.
"Dulu investasi pemerintah melalui fiskal, sekarang melalui Danantara. Proyek yang memerlukan dukungan fiskal seperti penjaminan bisa dikolaborasikan antara fiskal dan Danantara," lanjut Juda Agung, Wakil Menteri Keuangan.
Selain koordinasi antara otoritas fiskal dan pengelola investasi, sektor perbankan juga mendapatkan dukungan dari otoritas moneter. Bank Indonesia dipastikan bakal menjaga ketersediaan likuiditas guna memastikan biaya modal yang kompetitif bagi pihak swasta yang terlibat dalam pembangunan.
“Beberapa proyek yang tentu saja memerlukan dukungan fiskal seperti penjaminan dan sebagainya, tentu saja ini bisa kolaborasi antara fiskal dan Danantara serta Bank Indonesia yang akan menyediakan likuiditas yang cukup bagi perbankan dan juga biaya modal yang rendah di sektor swasta,” pungkas Juda Agung, Wakil Menteri Keuangan.
