Langkah stimulus ekonomi besar-besaran mulai digulirkan oleh Pemerintah Thailand untuk menopang pertumbuhan domestik yang kian tertekan. Tekanan tersebut dipicu oleh konflik di Timur Tengah, lonjakan harga energi, serta melemahnya daya beli masyarakat, seperti dilansir dari Money.
Tambahan pinjaman baru sebesar 200 miliar baht atau sekitar Rp 108,16 triliun telah disetujui oleh Kabinet Thailand pada Mei 2026. Dana segar tersebut dialokasikan untuk membiayai program subsidi konsumen serta bantuan biaya hidup bagi masyarakat.
Menteri Keuangan Thailand Ekniti Nitithanprapas menjelaskan bahwa tambahan pembiayaan tersebut sangat diperlukan untuk membantu masyarakat menghadapi kenaikan biaya hidup akibat dampak perang di Timur Tengah. Langkah intervensi ini muncul saat perlambatan ekonomi negara tersebut masih dibayangi oleh tingginya utang rumah tangga.
Suku bunga acuan sendiri masih dipertahankan oleh bank sentral Thailand di level 1 persen, yang merupakan level terendah dalam lebih dari tiga tahun. Bank of Thailand menilai konflik geopolitik berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi melalui kenaikan biaya bisnis dan penurunan daya beli.
Proyeksi pertumbuhan ekonomi Thailand untuk tahun 2026 dipangkas oleh bank sentral menjadi hanya 1,5 persen dari perkiraan sebelumnya sebesar 1,9 persen. Di samping itu, inflasi rata-rata diperkirakan melonjak tajam hingga mencapai 2,9 persen pada 2026.
Meskipun dihantam tekanan eksternal, produk domestik bruto (PDB) Thailand pada kuartal I 2026 tetap mencatat pertumbuhan di atas ekspektasi pasar. Data National Economic and Social Development Council (NESDC) menunjukkan ekonomi tumbuh 2,8 persen secara tahunan pada periode Januari-Maret 2026.
Capaian tersebut lebih tinggi dari prediksi para ekonom dalam jajak pendapat Reuters yang memperkirakan pertumbuhan sebesar 2,2 persen. Secara kuartalan, ekonomi Thailand tumbuh 0,7 persen ditopang oleh ekspor, konsumsi masyarakat, investasi swasta, manufaktur, dan belanja pemerintah.
Walaupun mencatatkan hasil positif di awal tahun, pemerintah Thailand tetap bersikap realistis dengan mempertahankan proyeksi pertumbuhan setahun penuh di kisaran 1,5 persen hingga 2,5 persen. Tekanan ekonomi diperkirakan akan terasa jauh lebih berat memasuki kuartal kedua.
“Ke depan, masih ada badai yang terbentuk, bersama kenaikan harga minyak dan inflasi yang lebih tinggi,” kata Ekniti Nitithanprapas.
Ekniti Nitithanprapas menambahkan bahwa sektor ekspor dan daya beli masyarakat diperkirakan bakal melemah pada kuartal kedua akibat perang di Timur Tengah. Di sisi lain, tingkat pengangguran Thailand juga tercatat meningkat menjadi 0,91 persen pada kuartal pertama 2026.
Skema Subsidi dan Target Kunjungan Wisatawan
Dekrit pinjaman lain sebesar 400 miliar baht atau sekitar Rp 216,33 triliun juga telah disetujui pemerintah pada awal Mei 2026. Dana ini dialokasikan untuk membantu masyarakat menghadapi kenaikan biaya hidup sekaligus mendukung transisi menuju energi bersih.
Program subsidi konsumen rencananya akan diluncurkan pada Juni 2026 sebagai strategi utama menopang konsumsi rumah tangga. Selain itu, kabinet menyetujui program bantuan ekonomi baru bertajuk "Thai Help Thai Plus" dengan anggaran sebesar 157 miliar baht.
Faktor eksternal seperti kenaikan harga minyak global dinilai menaikkan biaya produksi dan transportasi secara signifikan. Bank sentral memproyeksikan tekanan inflasi akibat energi akan membuat inflasi berada di atas target 1 hingga 3 persen selama empat kuartal berturut-turut.
“Pada tahap ini, belum perlu khawatir mengenai stagflasi,” kata Asisten Gubernur Bank of Thailand Don Nakornthab.
Don Nakornthab menyebutkan kebijakan moneter selanjutnya akan bergantung pada risiko mana yang lebih dominan antara inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Tantangan struktural seperti utang rumah tangga yang tinggi masih menjadi ganjalan utama sejak tahun 2025 lalu.
Sektor pariwisata yang menyumbang 20 persen terhadap PDB turut merevisi target kunjungan wisatawan asing tahun 2026 menjadi 32 juta orang dari sebelumnya 35 juta orang. Penurunan target ini diikuti dengan pengetatan aturan bebas visa, dari 60 hari menjadi 30 hari untuk mencegah penyalahgunaan izin tinggal.
Akibat gelontoran berbagai stimulus ini, rasio utang pemerintah terhadap PDB diperkirakan naik hingga menyentuh angka 68 persen pada 2026. Meski melonjak, Menteri Keuangan menegaskan angka itu masih aman karena berada di bawah batas maksimal undang-undang sebesar 70 persen.
