Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengumumkan penundaan rencana penerapan bea keluar untuk produk hilirisasi nikel pada Senin (11/5/2026). Langkah ini diambil guna merumuskan formula yang lebih adil bagi kepentingan negara maupun sektor swasta.
Kebijakan penangguhan tersebut bertujuan untuk mengevaluasi kembali skema pungutan yang awalnya dirancang sebagai insentif bagi fasilitas pemurnian atau smelter. Pemerintah mendorong pelaku industri untuk beralih dari produksi Nickel Pig Iron (NPI) yang saat ini dinilai belum optimal.
Berdasarkan data yang ada, pencapaian hilirisasi nikel saat ini baru menyentuh angka 40 persen dari total potensi yang tersedia. Penundaan ini menjadi bentuk respons bijak pemerintah setelah mempertimbangkan berbagai masukan dari para pelaku industri di lapangan.
Kondisi pasar NPI sendiri terpantau masih stagnan pada level harga yang tinggi dengan perbedaan angka penawaran yang cukup lebar. Terjadi divergensi yang mencolok antara ketersediaan pasokan dan permintaan di pasar global saat ini.
Para pemasok cenderung mempertahankan harga tetap kokoh karena didukung oleh landasan biaya produksi yang solid. Di sisi lain, pabrik baja di sektor hilir lebih memilih melakukan pengadaan barang sesuai kebutuhan mendesak saja.
Para pengguna akhir dilaporkan bersikap waspada terhadap tingginya harga nikel dan lebih memilih untuk menunggu perkembangan pasar. Situasi ini menyebabkan transaksi pasar secara keseluruhan menjadi lesu, dengan hanya sedikit volume kargo lindung nilai yang dilepaskan saat harga kontrak berjangka stabil.
