Pemerintah akan mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) di bank-bank milik negara (Himbara) mulai 1 Juni 2026. Kebijakan ini diterapkan guna memperkuat cadangan devisa nasional yang selama ini dinilai belum optimal, seperti dilansir dari Detik Finance pada Jumat (22/5/2026).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi penempatan modal ekspor pada bank BUMN tersebut mengalami penundaan. Sedianya, aturan baru ini ditargetkan berjalan sejak awal tahun ini.
"Saya duga banyak pelaku bisnis yang melobi sampai istana. Jadi bukan presiden ya, sekeliling-sekelilingnya ada yang memperlambat. Itu harusnya Januari kan, mundur ke Maret, mundur ke April, sekarang Juni," kata Purbaya dalam acara Jogja Financial Festival 2026, Jumat (22/5/2026).
Purbaya menilai regulasi ini sangat krusial bagi perekonomian domestik. Penyimpanan DHE pada perbankan swasta selama ini dianggap tidak memberikan efek yang signifikan terhadap ketahanan devisa Indonesia.
"Setelah di analisa, kesimpulan bapak Presiden adalah banyak uang itu masuk ke sini, ditukar ke rupiah, disalurkan ke bank kecil dengan cepat, segera setelah itu bank-bank itu mengirim ke luar negeri. Sehingga dolar kita di sini habis, jadi walaupun ekspor kita selalu surplus, dolar-nya lagi banyak, tapi nggak ada dampaknya ke cadangan devisa kita," jelas Purbaya.
Melalui sentralisasi penyimpanan pada Himbara, pemerintah berkomitmen meningkatkan pengawasan terhadap arus perputaran mata uang asing dan rupiah. Langkah tegas juga disiapkan bagi manajemen perbankan pelat merah yang tidak patuh.
"Jadi dengan menarik ke bank-bank negara, bank-bank Himbara, kan pengawasannya lebih gampang nanti. Jadi kalau bank Himbara-nya main-main ya kita pecat direksinya. Jadi kita harapkan dampak dari devisa hasil ekspor itu ke devisa akan semakin signifikan yang akan memperkuat nilai tukar juga," tegas Purbaya.
