Pemerintah Kabupaten Kulon Progo meningkatkan alokasi anggaran belanja infrastruktur jalan kabupaten secara signifikan menjadi Rp39,1 miliar pada Sabtu, 16 Mei 2026. Langkah ini bertujuan mempercepat konektivitas wilayah serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal masyarakat di seluruh wilayah kabupaten tersebut.
Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bapperida Kulon Progo, Silvi Irvi Yanti, menjelaskan bahwa total anggaran tersebut mengalami kenaikan hampir dua kali lipat. Pada tahun 2025, alokasi dana hanya sebesar Rp20,7 miliar untuk pemeliharaan infrastruktur di wilayah tersebut.
Peningkatan dana ini juga dibarengi dengan perluasan cakupan perbaikan dari 45 ruas menjadi 54 ruas jalan kabupaten serta satu paket rutin jalan. Berdasarkan laporan Portal7.co.id dan Harian Jogja, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya efisiensi internal pemerintah daerah.
"Di 2025 belanja infrastruktur jalan kabupaten hanya menyasar 45 ruas dan satu paket rutin jalan," kata Silvi Irvi Yanti, Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bapperida Kulon Progo pada Jumat (15/5/2026).
Selain sektor jalan, alokasi dana untuk program padat karya turut bertambah menjadi Rp8,7 miliar yang tersebar di 78 titik lokasi. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah Rp5,4 miliar dengan sumber pendanaan yang kini berasal dari APBD dan BKK DIY.
Sektor pendidikan dan perdagangan juga mendapatkan tambahan dukungan dana untuk rehabilitasi fasilitas publik. Anggaran rehabilitasi sekolah dipatok sebesar Rp6,7 miliar bagi gedung SD dan SMP, sementara perbaikan pasar melonjak menjadi Rp676 juta untuk empat pasar rakyat.
Wakil Bupati Kulon Progo, Ambar Purwoko, memberikan instruksi khusus kepada para lurah dan dukuh terkait kondisi infrastruktur di wilayah mereka. Ia meminta aparat desa segera melakukan pendataan terhadap jalan kabupaten yang telah mengalami kerusakan selama belasan tahun.
Instruksi tersebut ditekankan melalui semangat Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) demi mewujudkan pembangunan yang lebih merata. Pemerintah daerah juga menyiapkan bantuan untuk 264 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui kolaborasi dengan Baznas dan dana APBD.
Sebagai bentuk implementasi di tingkat desa, Kalurahan Tuwanggana Banyuroto telah menerima hibah padat karya senilai Rp200 juta. Dana tersebut digunakan untuk pengerasan jalan cor blok yang berlokasi di Pedukuhan Ngangin-angin dan Pedukuhan Gayam.
