Pemerintah Kota Bekasi saat ini tengah menanti kejelasan mengenai mekanisme bantuan dari pemerintah pusat guna mempercepat penyelesaian pembangunan Flyover Bulak Kapal di Kecamatan Bekasi Timur. Kepastian skema bantuan tersebut menjadi krusial setelah adanya arahan langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto terkait penanganan pelintasan sebidang, Senin (11/5/2026).
Dilansir dari Megapolitan, percepatan proyek ini merupakan respons atas tingginya angka kecelakaan di pelintasan kereta api wilayah Bekasi. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi, Idi Sutanto, mengonfirmasi bahwa koordinasi intensif masih terus dilakukan di tingkat kementerian tanpa adanya arahan resmi yang tertulis hingga saat ini.
"Saat ini masih menunggu skema bantuan Presiden seperti apa, apakah lewat Kementerian Perhubungan, Kementerian PU (Pekerjaan Umum), atau langsung ke daerah. Masih menunggu tindak lanjut dari Kemenko Infrastruktur dan Setneg (Sekretariat Negara)," ujar Idi Sutanto, Kepala DBMSDA Kota Bekasi.
Pemerintah daerah tercatat sudah dua kali menghadiri rapat koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Namun, status proyek tersebut masih dalam tahap pembahasan level tinggi tanpa petunjuk teknis pelaksanaan yang pasti bagi daerah.
"Karena kami pemerintah daerah, fungsinya hanya menanyakan. Terakhir hari Kamis kemarin rapat dari Kemenkeu dan Kemenko Infrastruktur. Sudah naik level, tapi belum ada arahan resmi," kata Idi.
Idi berharap keputusan resmi mengenai kelanjutan proyek di titik rawan kecelakaan ini dapat segera diterbitkan dalam waktu dekat guna menentukan langkah anggaran daerah selanjutnya.
"Mudah-mudahan satu dua minggu ada kabar, nanti baru kami bisa pastikan," ujarnya.
Sebelumnya, pembangunan flyover ini telah dialokasikan melalui anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat senilai Rp 20 miliar dengan target rampung tahun 2027 secara tahun jamak. Munculnya rencana intervensi pusat membuat daerah memilih menunda penggunaan anggaran provinsi hingga skema pusat bersifat final.
"Tapi karena ada statement dari pemerintah pusat mengenai percepatan, provinsi sama Pemkot nunggu dulu kepastian bantuan Presiden seperti apa. Kalau memang itu jadi, anggaran Bulak Kapal kita geser ke proyek bulan-bulan," kata Idi.
Rencana percepatan ini mengemuka setelah Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung korban kecelakaan kereta api di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid pada Selasa (28/4/2026). Presiden menyoroti urgensi pembangunan infrastruktur pengamanan di titik-titik padat kendaraan.
"Secara garis besar memang kita perhatikan di lintasan-lintasan kereta api ini banyak yang tidak terjaga. Pemerintah Daerah Bekasi telah mengajukan dibuat flyover karena Bekasi ini juga padat dan keperluan kereta api sangat mendesak," ujar Prabowo Subianto, Presiden RI.
Pemerintah pusat dilaporkan telah menyiapkan alokasi dana mencapai Rp 4 triliun yang diperuntukkan bagi peningkatan aspek keselamatan di pelintasan sebidang di berbagai wilayah. Dana tersebut mencakup biaya pembangunan jalan layang pada lokasi-lokasi yang dinilai memiliki risiko kecelakaan tinggi.
