Pemerintah Kota Bekasi tengah menantikan kepastian skema bantuan dari pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan flyover Bulak Kapal di Bekasi Timur pada Senin (11/5/2026). Langkah ini menyusul instruksi Presiden Prabowo Subianto guna mencegah kecelakaan di perlintasan sebidang.
Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi Idi Sutanto menjelaskan bahwa proses pembahasan bantuan saat ini masih dalam tahap koordinasi di tingkat kementerian pusat, sebagaimana dilansir dari Megapolitan.
"Saat ini masih menunggu skemanya bantuan Presiden seperti apa. Apakah lewat Kementerian Perhubungan, Kementerian PU, atau langsung ke daerah. Masih menunggu tindak lanjut dari Kemenko Infrastruktur dan Setneg," ujar Idi Sutanto, Kepala DBMSDA Kota Bekasi.
Pemerintah daerah dilaporkan telah mengikuti dua kali rapat koordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan pascaarahan Presiden, namun dokumen resmi pelaksanaan proyek belum diterbitkan.
"Karena kami pemerintah daerah, fungsinya hanya menanyakan. Terakhir hari Kamis kemarin rapat dari Kemenkeu dan Kemenko Infrastruktur. Sudah naik level, tapi belum ada arahan resmi," kata Idi Sutanto.
Pihak DBMSDA berharap keputusan final dapat keluar dalam kurun waktu dua pekan ke depan agar jadwal pembangunan fisik segera memiliki kepastian hukum dan teknis.
"Mudah-mudahan satu dua minggu ada kabar, nanti baru kami bisa pastikan," ujar Idi Sutanto.
Jika bantuan pusat terealisasi, anggaran Rp 20 miliar dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang awalnya dialokasikan untuk Bulak Kapal berpeluang digeser guna membiayai proyek infrastruktur di kawasan Bulan-bulan.
"Kalau memang bantuan Presiden jadi untuk Bulak Kapal, berarti anggaran yang sebelumnya sudah direncanakan bisa kami usulkan untuk digeser ke Bulan-bulan," ujar Idi Sutanto.
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menambahkan bahwa kebutuhan lahan untuk megaproyek ini mencapai lebih dari satu hektar, mencakup area dari Jalan HM Joyo Martono hingga wilayah Lapas Bulak Kapal.
"Yang jelas lebih dari 1 hektar, jadi lebih dari 10.000 meter persegi. Dan anggarannya hampir Rp 116 miliar," ujar Tri Adhianto, Wali Kota Bekasi.
Pemerintah Kota Bekasi tetap menjalankan komitmen mereka dalam membebaskan lahan meskipun mekanisme pemberian bantuan fisik dari pusat masih dalam tahap pematangan.
"Ya nanti kita tinggal lihat saja bagaimana proses dari bantuan Presiden. Apakah nanti dapat fisiknya atau bagaimana," kata Tri Adhianto.
Tri menegaskan bahwa target penyelesaian pembebasan lahan oleh pemerintah daerah dijadwalkan rampung sepenuhnya pada akhir bulan ini.
"Yang penting kewajiban pemerintah daerah terkait pembebasan lahan akan kita selesaikan nanti di akhir bulan Mei," ujar Tri Adhianto.
Percepatan ini dipicu kecelakaan maut antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line pada 27 April 2026 yang menelan 16 korban jiwa dan menyebabkan 90 orang lainnya luka-luka.
"Secara garis besar memang kita perhatikan di lintasan-lintasan kereta api ini banyak yang tidak terjaga. Pemerintah Daerah Bekasi telah mengajukan dibuat flyover karena Bekasi ini juga padat dan keperluan kereta api sangat mendesak," ujar Prabowo Subianto, Presiden RI.
