Pemerintah Kota Jakarta Barat meningkatkan langkah pengamanan wilayah melalui rencana penambahan kamera pengawas (CCTV) dan pengaktifan kembali Sistem Keamanan Keliling (Siskamling) guna mengatasi tingginya kasus kriminalitas jalanan seperti begal pada Jumat (22/5/2026).
Langkah strategis tersebut diambil dalam audiensi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Kota (Forkopimko) untuk merespons maraknya kejahatan, sebagaimana dilansir dari Megapolitan. Pemerintah berkomitmen membangun sinergi demi menjaga situasi lingkungan tetap kondusif.
"Hal ini kami sikapi secara positif dan menjadi sebuah komitmen bersama untuk terus bersinergi menjaga Jakarta Barat yang aman dan sejahtera," ujar Iin Mutmainnah, Wali Kota Jakarta Barat.
Implementasi penambahan kamera pengawas akan diperkuat melalui surat imbauan resmi dari pemerintah kota. Instruksi ini menyasar seluruh komponen entitas dan pemilik gedung di wilayah Jakarta Barat agar memperketat keamanan secara mandiri.
"Pertama, kita bersepakat menyiapkan secara mandiri maupun mengimbau seluruh komponen entitas di wilayah Jakarta Barat untuk sama-sama menambah pengamanan CCTV di area masing-masing seperti gedung, kantor, tempat usaha, dan sebagainya. Kami akan buat surat imbauan sebagai implementasi dari arahan Bapak Gubernur," kata Iin Mutmainnah, Wali Kota Jakarta Barat.
Selain pengadaan kamera pengawas, penguatan lini keamanan malam hari dilakukan dengan mengandalkan sinergi empat pilar yang mencakup TNI, Polri, pemerintah kota, hingga jajaran kelurahan. Masyarakat juga diimbau untuk menyebarkan konten yang menenangkan di media sosial.
Pihak Kepolisian Resor Metro Jakarta Barat turut mengimbangi langkah preventif tersebut dengan mengintensifkan razia wilayah. Patroli gabungan dijalankan bersama personel Satpol PP, Dishub, serta unsur masyarakat.
"Kegiatan-kegiatan preemtif, preventif seperti patroli dan razia itu sudah dilakukan dengan empat pilar ya. Jadi ada dari TNI, Polri, kemudian Satpol PP, Dishub, dan ada rekan-rekan dari potensi masyarakat yang bergabung untuk melakukan patroli bersama," ujar Twedi Aditya Bennyahdi, Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol.
Aparat kepolisian meminta warga memaksimalkan Pengamanan Swakarsa (Pam Swakarsa) di lingkungan masing-masing. Kepolisian juga menyediakan jalur respons cepat melalui layanan panggilan darurat yang telah diuji keaktifannya.
"Jangan lupa juga kami di Polri ada pelayanan 110 Presisi. Mudah-mudahan, tadi Bu Wali sudah mencoba sebagai mystery call, alhamdulillah petugas operatornya ada yang langsung angkat dan berinteraksi. Kami mohon dukungan masyarakat supaya ikut bergabung kolaborasi," jelas Twedi Aditya Bennyahdi, Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol.
Upaya pengamanan ini sekaligus merespons munculnya julukan negatif "Gotham City" bagi Jakarta Barat di media sosial karena dinilai rawan kejahatan. Anggota legislatif menyatakan kesiapan mengawal penanganan keamanan ini secara ketat.
"Jadi Gotham City ini kan menurut saya suatu julukan yang sarkas ya. Kita tahu di komik Batman ini julukan Gotham City buat kota yang nggak aman, kota yang amburadul, sarang kriminal. Jadi saya mencoba memposisikan diri menjadi Batman, yang akan selalu mengawasi terkait kenyamanan masyarakat," ujar Hardiyanto Kenneth, Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta.
Legislator tersebut menganalogikan kerja sama unsur pimpinan kota seperti jajaran pahlawan super demi menjamin kondusivitas wilayah. Sinergi ini diharapkan mampu memulihkan rasa aman warga.
"Batman bekerja sama dengan Justice League, nah ini barisan para anggota Justice League nih (menunjuk barisan Forkopimko). Jadi Jakarta Barat kita jamin aman dan kondusif," tutur Hardiyanto Kenneth, Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta.
Terkait teknis di lapangan, kebijakan pemasangan CCTV mandiri dinilai belum optimal karena mayoritas pembegalan terjadi di jalanan publik. DPRD DKI Jakarta mengusulkan skema sewa menggunakan dana CSR dari BUMD atau pihak swasta setelah Polres Metro Jakarta Barat merampungkan pemetaan titik rawan.
"After ada datanya, nanti mungkin kita sistem sewa ya, kita cari CSR dari pihak-pihak yang membantu, mungkin dari BUMD, supaya bisa membantu skema penyewaan CCTV ini. Jadi kita pasang ke titik-titik penting," tutur Hardiyanto Kenneth, Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta.
