Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara memprioritaskan penanganan terhadap 47 rukun warga (RW) yang masuk kategori kumuh melalui penguatan infrastruktur dasar dan penataan kawasan padat penduduk pada Kamis (7/5/2026). Langkah ini diambil guna meningkatkan kualitas permukiman di wilayah pesisir tersebut.
Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat mengungkapkan bahwa Kecamatan Penjaringan saat ini tercatat sebagai wilayah dengan jumlah permukiman kumuh paling tinggi di Jakarta Utara, berdasarkan data yang dilansir dari Megapolitan.
"Secara lebih spesifik, Kelurahan Penjaringan menjadi kelurahan dengan jumlah RW kumuh terbanyak, yakni 9 RW, menjadikannya sebagai titik prioritas yang perlu mendapat perhatian lebih serius dalam upaya peningkatan kualitas permukiman di wilayah Jakarta Utara," kata Hendra Hidayat, Wali Kota Jakarta Utara.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, sebaran 47 RW kumuh di Jakarta Utara terdiri dari dua RW kategori sedang, 11 RW kumuh ringan, dan 34 RW kategori sangat ringan. Penanganan kini diarahkan pada konsep menyeluruh melalui skema Konsolidasi Tanah Vertikal (KTV).
"Salah satu bentuk konkretnya adalah pelaksanaan kajian Konsolidasi Tanah Vertikal (KTV) yang saat ini sedang dijalankan di RW 15, Kelurahan Pejagalan. Langkah ini mencerminkan perubahan paradigma penataan permukiman yang lebih berkelanjutan dan berorientasi pada optimalisasi lahan di tengah keterbatasan ruang yang ada," jelas Hendra Hidayat, Wali Kota Jakarta Utara.
Infrastruktur pendukung seperti akses air bersih dari PD PAM Jaya dan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terus diperkuat. Khusus kawasan pesisir, drainase akan diintegrasikan dengan proyek tanggul laut National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).
"Khususnya pembangunan saluran wajib terhubung ke Sistem Polder (waduk dan pompa) yang dibangun dalam proyek NCICD," ujar Hendra Hidayat, Wali Kota Jakarta Utara.
Pemerintah kota juga memastikan tetap melakukan perbaikan jalan dan saluran di kawasan yang masih terkendala status administrasi atau legalitas lahan demi memenuhi kebutuhan dasar warga.
"Pemerintah kota tetap hadir di kawasan yang legalitasnya belum clean and clear dengan melakukan perbaikan dan pemeliharaan jalan dan drainase sebagai bentuk nyata layanan dasar yang dapat langsung dirasakan oleh warga," tegas Hendra Hidayat, Wali Kota Jakarta Utara.
Hendra mematok target untuk 12 bulan ke depan yang meliputi penyusunan dokumen perencanaan bagi lima RW baru serta realisasi fisik pada sembilan RW yang telah terdata sebelumnya.
"Dua target ini mencerminkan pendekatan yang seimbang antara perencanaan jangka menengah dan aksi nyata jangka pendek," tambah Hendra Hidayat, Wali Kota Jakarta Utara.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebelumnya menyatakan pada Rabu (6/5/2026) bahwa Jakarta Utara dan Jakarta Barat menjadi fokus utama karena tingginya kepadatan penduduk di wilayah tersebut.
"Ada beberapa yang menjadi prioritas RW terutama di daerah-daerah yang padat penduduk, yang paling banyak adalah di Jakarta Barat dan Jakarta Utara, itu yang akan mendapatkan perhatian," ujar Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.
Pramono menyebut kawasan Tambora di Jakarta Barat sebagai salah satu wilayah yang paling disoroti setelah melakukan peninjauan langsung ke lapangan.
"Itu memang di lapangannya hampir semua RW, hampir semua kelurahan saya sudah keliling dari 267, memang beberapa itu di Barat terutama misalnya lah di Tambora dan sebagainya (kumuh) dan kami akan turun untuk itu," kata Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.
Secara kumulatif, jumlah RW kumuh di Jakarta diklaim mengalami penurunan signifikan sebesar 52,58 persen dibandingkan tahun 2017 silam.
"Jadi, ada penurunan RW kumuh dari 445 di tahun 2017 menjadi 211 di tahun ini. Penurunannya kurang lebih 52,58 persen," ujar Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa sinkronisasi data 211 RW kumuh tersebut dilakukan menggunakan metode yang lebih presisi bersama pemerintah provinsi.
"Ini merupakan hasil kombinasi antara pendataan lapangan dengan hasil citra satelit," kata Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BPS.
