Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya bersinergi mengintegrasikan kamera pengawas dari berbagai moda transportasi publik hingga bangunan tinggi demi memantau situasi keamanan dan ketertiban masyarakat secara real time, Senin (18/5/2026).
Integrasi sistem pengawasan pada tahap awal ini akan menghubungkan sekitar 24 ribu unit kamera pemantau seperti dilansir dari Megapolitan. Fasilitas yang terhubung mencakup kamera di MRT, LRT, Transjakarta, hingga gedung bertingkat.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa kamera pengawas kini telah terpasang di berbagai sudut fasilitas publik termasuk milik kepolisian, yang kemudian diperkuat oleh kamera dari bangunan swasta dengan ketinggian tertentu.
“Apakah itu MRT, LRT, Transjabodetabek maupun Transjakarta, sekarang ini di semua sudut sudah ada CCTV-nya. Termasuk yang dimiliki oleh Polda Metro Jaya, sekarang ditambah dengan CCTV yang ada di gedung-gedung yang tingkatnya lebih dari empat,” ucap Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin (18/5/2026).
Aparat kepolisian nantinya memiliki akses memantau rekaman dari seluruh fasilitas milik pemerintah daerah, badan usaha milik daerah, hingga transportasi umum tersebut. Pengelola gedung yang memiliki lebih dari empat lantai juga diwajibkan memasang perangkat kamera di area depan dan belakang.
“Karena memang diwajibkan untuk memasang CCTV di tampak depan maupun tampak belakang. Sehingga itulah yang akan kita integrasikan secara bersama-sama. Saya yakin pasti cakupannya akan semakin luas untuk mendeteksi apa yang terjadi di Jakarta,” kata Pramono Anung.
Akses ke dasbor kamera pengawas ini dipastikan tertutup bagi masyarakat umum. Kebijakan pembatasan tersebut diambil demi menjaga kerahasiaan data serta menjamin keamanan publik.
“Yang bisa tentunya Pemerintah DKI Jakarta, Polda Metro Jaya, and Kabaintelkam. Di luar itu enggak bisa,” kata Pramono Anung.
Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri menyatakan bahwa integrasi ini berfungsi membantu kepolisian dalam mengantisipasi tindakan kejahatan jalanan seperti begal dan pencurian dengan kekerasan. Selain itu, sistem ini berguna untuk memantau kepadatan lalu lintas.
“Kerja sama ini diarahkan untuk keamanan, ketertiban, dan juga bisa kita gunakan untuk memonitor arus lalu lintas yang ada di wilayah DKI Jakarta ini agar personel di lapangan lebih cepat untuk melakukan reaksi,” kata Asep Edi Suheri.
Pihak kepolisian juga dapat memanfaatkan rekaman dari sistem kamera terpadu ini untuk keperluan penegakan hukum di wilayah ibu kota. Pemanfaatan teknologi pengawasan tersebut akan dioptimalkan dalam proses penyelidikan kasus hukum.
“With adanya kerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kita akan maksimalkan pemanfaatan CCTV ini yang tentunya bisa kita gunakan untuk mengungkap aksi kejahatan,” ujar Asep Edi Suheri.
