Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyatakan wilayah ibu kota kini sudah terbebas dari keberadaan kawasan kumuh berat. Berdasarkan laporan terkini, kondisi pemukiman kumuh di Jakarta konsisten mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir.
Kondisi penataan wilayah ini dilansir dari Megapolitan, yang menyebutkan bahwa kategori kumuh yang tersisa saat ini hanya berada pada tingkatan ringan, sangat ringan, serta sedang. Pemprov DKI Jakarta kini mengalihkan fokus penanganan lingkungan secara lebih spesifik hingga menyasar ke tingkat rukun tetangga.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Kelik Indriyanto, mengonfirmasi penurunan jumlah wilayah kumuh tersebut pada Jumat (22/5/2026). Mayoritas area yang masih berstatus kumuh tersebut saat ini tersebar di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara.
"Jadi untuk perkembangan sekarang memang ada penurunan ya, dari 445 jadi 421. Memang masih ada yang kumuh di yang paling banyak ya. Dan alhamdulillah sudah tidak ada yang kumuh berat, itu yang kami syukuri," kata Kelik Indriyanto, Kepala DPRKP DKI Jakarta.
Pihak DPRKP DKI Jakarta berkomitmen untuk menuntaskan sisa kawasan yang belum tertata dengan mengacu pada basis data resmi. Langkah intervensi ke depan akan dirancang agar langsung menyasar pada akar persoalan di setiap titik lingkungan.
"Jadi tinggal yang kumuh ringan, yang kumuh sangat ringan dan sedang lah masih ada," ujar Kelik Indriyanto, Kepala DPRKP DKI Jakarta.
Peta penanganan pemukiman ini nantinya akan diselaraskan dengan hasil pendataan dari Badan Pusat Statistik. Validasi data tersebut krusial agar alokasi program perbaikan lingkungan berjalan efektif.
"Kami program akan kita lanjutkan, dengan hasil yang dari BPS ini, kita akan benar-benar mengobati sesuai penyakit," kata Kelik Indriyanto, Kepala DPRKP DKI Jakarta.
Kelik Indriyanto menguraikan bahwa indikator RW kumuh dari BPS didasarkan pada temuan minimal satu RT kumuh di wilayah tersebut. Oleh karena itu, koordinasi intensif bersama BPS DKI terus diperkuat demi mendapatkan peta sebaran RT yang akurat.
"Jadi kita akan bersama-sama dengan BPS DKI, sama yang menurunkan detailnya RT-nya di mana yang kumuh, karena menurut BPS kalau ada satu RT yang kumuh, maka disebut RW kumuh," ujar Kelik Indriyanto, Kepala DPRKP DKI Jakarta.
Intervensi langsung ke tingkat RT menjadi strategi utama Pemprov DKI dalam melaksanakan program pembenahan lingkungan. Upaya ini diharapkan dapat mempercepat eliminasi status kumuh di tingkat tapak.
"Jadi kita akan mencoba masuk langsung ke RT yang memang disampaikan BPS kumuh, kita akan masuk ke sana," kata Kelik Indriyanto, Kepala DPRKP DKI Jakarta.
Skema pendanaan untuk program perbaikan pemukiman ini direncanakan memanfaatkan kerja sama multipihak. Seluruh instrumen pembiayaan akan diarahkan secara terpadu menuju lokasi target penataan.
"Jadi benar-benar kita fokus ke lokasi yang masih disampaikan BPS DKI kumuh, nanti program-program kita, baik itu APBD, apapun, CSR, atau apapun itu bisa arah ke sana. Sehingga untuk penuntasan RW kumuh di DKI Jakarta," ujar Kelik Indriyanto, Kepala DPRKP DKI Jakarta.
Terkait target jangka pendek, DPRKP DKI telah menetapkan sasaran kuantitatif penataan pemukiman untuk periode tahun depan. Kendati demikian, angka acuan tersebut bersifat dinamis dan bergantung pada pemutakhiran data lapangan.
"Kalau kami di tahun depan ada 50 RW kumuh yang bisa ditangani, kita lihat nanti perkembangan Mbak, karena memang ini masih sebelum keluar RW yang kemarin kan ya, itu sudah diusulkan sebelumnya," kata Kelik Indriyanto, Kepala DPRKP DKI Jakarta.
Berdasarkan kriteria teknis, sebuah RW akan diklasifikasikan ke dalam kategori kumuh berat apabila mayoritas indikator dasarnya tidak terpenuhi. Indikator tersebut mencakup kepadatan bangunan yang ekstrem, kerusakan akses jalan, buruknya saluran drainase yang memicu banjir, hingga keterbatasan fasilitas sanitasi lingkungan.
Sebelumnya, tren penurunan kawasan kumuh ini juga dipaparkan oleh jajaran pimpinan daerah pada Rabu (6/5/2026). Data tersebut menunjukkan adanya penurunan persentase yang signifikan bila dibandingkan dengan kondisi pemukiman beberapa tahun ke belakang.
"Jadi, ada penurunan RW kumuh dari 445 di tahun 2017 menjadi 211 di tahun ini. Penurunannya kurang lebih 52,58 persen," kata Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.
Kendati menunjukkan tren positif, Pemprov DKI Jakarta mengakui masih memiliki tanggung jawab untuk menuntaskan penataan ratusan RW yang tersisa. Wilayah Tambora di Jakarta Barat menjadi salah satu titik fokus perhatian yang dipantau langsung dalam agenda peninjauan lapangan.
"Hampir semua kelurahan saya sudah keliling dari 267, memang beberapa itu di Barat terutama misalnya lah di Tambora dan sebagainya (kumuh) dan kami akan turun untuk itu," kata Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.
