Kebijakan keringanan pajak kendaraan bermotor kembali diterapkan oleh sejumlah pemerintah daerah guna menarik minat wajib pajak yang menunggak. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah resmi membuka program penghapusan denda ini dalam rangka memperingati hari jadi provinsi ke-69 sekaligus HUT ke-81 Republik Indonesia.
Seperti dikutip dari Suara, program keringanan ini dijadwalkan berlangsung mulai 17 Mei hingga 22 Juli 2026 berdasarkan data resmi Samsat Palangka Raya. Fasilitas yang diberikan meliputi pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta penghapusan denda SWDKLLJ untuk tunggakan tahun-tahun sebelumnya.
Langkah penumpasan denda tersebut diambil sebagai strategi untuk mengejar target pendapatan daerah. Selain itu, upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat yang masih menjadi tantangan bagi pemerintah daerah.
Pemerintah daerah memberikan stimulus berupa diskon progresif bagi masyarakat yang melunasi kewajiban lebih awal. Pengurangan biaya sebesar 2 persen hingga 6 persen tersedia bagi wajib pajak yang membayar sebelum masa jatuh tempo.
Meski demikian, masyarakat perlu memahami bahwa tidak seluruh komponen biaya dibebaskan dalam program ini. Pemilik kendaraan tetap diwajibkan membayar pokok pajak, denda berjalan SWDKLLJ, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Kebijakan Serupa di Provinsi Lain
Langkah obral denda pajak kendaraan ini juga terpantau di luar wilayah Kalimantan. Pemerintah Provinsi Bengkulu melaksanakan agenda serupa hingga 31 Agustus 2026 dengan skema pembayaran satu tahun berjalan saja bagi wajib pajak.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerapkan masa keringanan yang lebih panjang hingga Desember 2026. Skema yang ditawarkan di Jawa Tengah berupa pemotongan pokok PKB sebesar 5 persen serta pengurangan sanksi administrasi.
Strategi musiman yang berulang setiap tahun ini memicu diskusi mengenai efektivitas kepatuhan jangka panjang. Kebijakan ini dinilai berisiko membuat wajib pajak sengaja menunda kewajiban demi menunggu momentum pemutihan berikutnya. Namun, bagi pemilik kendaraan, periode sepanjang 2026 ini menjadi kesempatan untuk memutihkan status surat kendaraan tanpa beban denda menumpuk.
