Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Wali Kota Makassar angkat bicara merespons polemik di media sosial mengenai dugaan diskriminasi dalam seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka tingkat nasional tahun 2026 yang menyebabkan peserta asal Makassar, Cathlyn Yvaeni Lesmana, tidak lolos.
Kabar yang beredar menyebutkan bahwa Cathlyn sengaja digugurkan dan posisi tiga besarnya digantikan oleh orang lain dalam tahapan seleksi mewakili Sulawesi Selatan. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman membantah adanya penganuliran atau diskriminasi karena proses penilaian sepenuhnya berjalan di panitia pusat.
"Itu kondisinya memang, kalau menurut penjelasan yang menangani, itu sejak seleksi untuk calon peserta ke Jakarta, ada nilainya yang peserta nomor satu lebih tinggi dari ini, si Cathlyn," kata Jufri kepada wartawan, Selasa (26/5) dilansir dari cnnindonesia.com.
Jufri menegaskan istilah dianulir tidak tepat karena pembatalan hanya bisa terjadi jika status kelolosan yang sudah diumumkan kemudian dicabut, sementara tahapan saat ini masih terus berlangsung.
"Tidak ada yang namanya dianulir. Dianulir itu kalau sudah diumumkan lalu dibatalkan. Ini kan masih on going process, masih proses berjalan," jelas Jufri.
Pihak pemerintah provinsi menerima laporan bahwa Cathlyn tidak memenuhi kriteria kesehatan ketika mengikuti ujian di tingkat pusat, terutama pada aspek penglihatan dan postur kaki.
"Kalau bukan karena matanya, penglihatannya agak kabur. Kemudian kakinya juga ada, apa istilahnya, flat foot atau telapak kaki datar," ungkap Jufri.
Faktor kesehatan tersebut menjadi catatan tim penguji pusat yang menentukan hasil akhir dari seluruh rangkaian seleksi para calon delegasi daerah.
"Karena dia diberi semangat, maka diikutkan ke seleksi pusat. Jadi, dia jatuhnya itu di pansel pusat, panitia seleksi di pusat, bukan di sini. Seperti itu," pungkas Jufri.
Pernyataan senada disampaikan oleh Kepala Kesbangpol Sulawesi Selatan Bustanul yang menegaskan bahwa penentuan akhir kelolosan merupakan otoritas mutlak dari tim seleksi pusat, bukan pemerintah daerah.
"Seleksi ini adalah kewenangan Pemerintah Provinsi, di mana yang diseleksi merupakan utusan terbaik dari kabupaten dan kota. Untuk penentuan ke tingkat pusat dilakukan langsung oleh panitia seleksi pusat yang hadir bersamaan dengan seleksi provinsi," kata Bustanul dilansir dari news.detik.com.
Bustanul juga meluruskan asumsi liar yang berkembang di masyarakat mengenai pencoretan sepihak karena faktanya belum ada pengumuman resmi yang diterbitkan lalu diubah.
"Kalau ada anggapan menganulir atau mengganti, logikanya harus ada pengumuman awal lalu dianulir dan diganti dengan pengumuman baru. Faktanya, pengumuman seperti itu tidak ada," jelas Bustanul.
Menurutnya, seluruh tahapan penilaian dijalankan secara terbuka melibatkan unsur BPIP, DPPI Pusat, TNI, Polri, hingga Sekretariat Militer Presiden.
"Seluruh peserta memiliki kesempatan yang sama dan dinilai berdasarkan hasil seleksi," lanjut Bustanul.
Di sisi lain, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyampaikan rasa prihatin atas polemik yang menimpa siswi asal wilayahnya dan meminta transparansi penuh dari panitia.
"Peserta dari Makassar ada, ini delegasi dari Kota Makassar yang dikirim seleksi. Masa tidak ada, kita berharap hasil seleksi semuanya fair," ujar Munafri dalam keterangannya di Makassar, Rabu (27/5) dilansir dari makassar.antaranews.com.
Munafri menaruh perhatian pada isu reposisi peringkat peserta, mengingat nilai yang diperoleh Cathlyn sebelumnya dikabarkan sudah mencukupi untuk bersaing di tingkat atas.
"Saya tidak tahu persis apa kendala, tapi kan kami Pemerintah Kota punya perhatian, apalagi dengar-dengar ada reposisi. Padahal nilai siswa kabarnya cukup. Jadi, kita berharap benar-benar fair dalam proses ini," sambung Munafri.
Ia menambahkan bahwa fokus utama yang harus diperhatikan saat ini adalah dampak psikologis serta mental anak-anak yang telah mencurahkan waktu dan tenaga untuk berlatih.
"Kasihan anak-anak yang sudah berproses. Mereka sudah latihan, sudah mempersiapkan diri dengan baik. Yang dikhawatirkan itu mentalnya," jelas Munafri.
