Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memprioritaskan penataan kawasan padat penduduk di Tambora, Jakarta Barat, guna mengatasi masalah hunian tidak layak yang masih menghantui warga pada Rabu (6/5/2026). Langkah ini diambil menyusul penetapan status kumuh berat oleh BPS terhadap wilayah tersebut akibat kepadatan penduduk yang ekstrem.
Kondisi pemukiman di wilayah RW 03 Jembatan Besi menggambarkan ironi di balik gemerlap Ibu Kota dengan lorong-lorong sempit yang tertutup sinar matahari. Berdasarkan data yang dilansir dari Megapolitan, banyak rumah semi permanen dibangun menjorok ke atas hingga atap antar-bangunan saling bersentuhan.
Fina, seorang warga yang telah menetap selama 25 tahun di Tambora, mengungkapkan kesulitan hidup di tengah keterbatasan ekonomi. Kepadatan bangunan membuat udara terperangkap dan lingkungan menjadi sangat lembap.
"Ya kadang sih kita pasti ngerasa kayak misalnya, 'Ini kok gini banget ya tinggal di Jakarta?' gitu. Sulit, kumuh, padat gitu. Cuman ya mau gimana lagi, namanya ekonomi," ungkap Fina.
Untuk memenuhi kebutuhan hidup, Fina berjualan es dengan penghasilan yang tidak menentu. Meski kondisi rumahnya memprihatinkan, ia memilih bertahan demi menghindari beban biaya sewa kontrakan yang mahal.
"Syukur-syukur masih bisa tinggal di tempat tinggal yang punya sendiri lah, enggak repot ngontrak ke mana-mana, mahal," ucap Fina.
Rumah berlantai dua yang dihuni Fina bersama kerabatnya tidak memiliki akses cahaya matahari langsung. Akibatnya, lampu di teras rumah harus dinyalakan sepanjang hari agar lorong gang tidak gelap gulita.
"Memprihatinkan ya, kalau dibilang memprihatinkan, ya ini juga rumah saya gitu, saya tinggal di sini. Tapi dibilang layak juga enggak tahu ya. Karena namanya kita di tempat yang tertutup kayak gini, matahari juga enggak masuk ke sini kan, ketutupan," tutur Fina.
Kepadatan penduduk di RW 03 Jembatan Besi tercatat mencapai 872 kepala keluarga (KK). Ketua RW 03 Jembatan Besi, Didi Mawardi, menjelaskan bahwa keterbatasan lahan memaksa warga membangun hunian secara vertikal secara swadaya.
"Terkait kategori kumuh itu adalah memang (karena) padat penduduk. Yang mana kalau orang kan ngebangun ke samping, kita ke atas. Nah itu mereka bahkan satu rumah bisa 4-5 KK. Dan mungkin ya, mohon maaf kalau saya salah, tidur pun mereka kadang suka shift-shift-an (bergantian)," jelas Didi.
Didi menambahkan bahwa ketiadaan ruang terbuka hijau (RTH) memperburuk status kekumuhan wilayah tersebut. Warga juga cenderung menolak relokasi ke rumah susun karena pertimbangan biaya sewa dan status kepemilikan.
"Kita sudah menawarkan berapa kali opsi, tetap mereka menolak. Karena mahalnya tinggi sewa rusun Pak, dan bukan hak milik. Apalagi situasi ekonomi saat ini kurang baik," jelas Didi.
Kekhawatiran kehilangan bantuan sosial juga menjadi alasan warga enggan memperbaiki fasilitas sanitasi mereka. Didi berharap pemerintah dapat menghadirkan solusi berupa penyediaan ruang terbuka di tengah pemukiman warga.
"Harapan saya, berkenan pemerintah bisa menyediakan RTH di tengah-tengah rumah masyarakat ataupun taman interaktif yang luasnya kurang lebih 500 meter di beberapa titik. Itu akan terkesan tidak kumuh lagi," kata Didi.
Pihak kecamatan mengakui bahwa mayoritas kelurahan di Tambora masih menyandang status kawasan kumuh. Camat Tambora, Pangestu Aji, menyoroti kebiasaan warga yang terpaksa berbagi ruang tidur akibat keterbatasan ekonomi.
"Kita lihat dari habit-nya kan, satu keluarga itu satu rumahlah itu terdiri dari beberapa KK, dan tidurnya mungkin bisa sampai tiga shift, gantian-gantian. Jadi mau mikirin untuk yang baik udah susah deh, yang penting untuk mikirin gimana hari ini, besok, dan depannya tuh agak susah," jelas Pangestu.
Pangestu menegaskan bahwa solusi yang diambil pemerintah bukan berupa penggusuran paksa. Fokus utama saat ini adalah melakukan pendampingan untuk meningkatkan taraf hidup warga sekitar.
"Gimana tuh caranya yang sudah ada walaupun belum benar supaya jadi benar? Ya pendampingan, pembinaan, iringin. Insyaallah kalau semua taraf ekonominya mereka akan naik, itu pasti pemikirannya juga naik, mindset-nya juga udah berubah," ujar Pangestu.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berkomitmen untuk turun langsung memantau titik-titik krusial di Jakarta Barat dan Utara. Meskipun data menunjukkan penurunan jumlah RW kumuh secara keseluruhan di Jakarta, Tambora tetap menjadi perhatian utama.
"Itu memang di lapangannya hampir semua RW, hampir semua kelurahan saya sudah keliling dari 267. Memang beberapa itu di Barat terutama misalnya di Tambora dan sebagainya (kumuh) dan kami akan turun untuk itu,” kata Pramono Anung.
