Menteri Keuangan Purbaya mencopot dua pejabat eselon I setelah meloloskan anggaran pengadaan 21.801 unit motor listrik merek Emmo untuk distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tanpa persetujuan resmi pada Mei 2026. Langkah tegas ini diambil menyusul adanya celah keamanan pada sistem anggaran.
Dilansir dari Suara, dua pejabat yang dicopot adalah Febrio Nathan Kacaribu dan Luky Alfirman. Luky Alfirman selaku Dirjen Anggaran dinilai ceroboh karena meloloskan anggaran tersebut meski sebelumnya bendahara negara telah memberikan penolakan terhadap usulan pengadaan kendaraan operasional tersebut.
Pemerintah menggunakan motor listrik merek Emmo model JVH-Max dan JVX-GT produksi PT Adlas Sarana Elektrik untuk menunjang distribusi logistik. Berdasarkan data sertifikasi pada situs TKDN, kedua model tersebut telah memenuhi syarat penggunaan produk dalam negeri dengan nilai komponen lokal di atas 40 persen.
| Model | Nilai TKDN | Tenaga Motor | Harga Unit |
|---|---|---|---|
| Emmo JVH-Max | 49,40% | 4000 W (Puncak 8500 W) | Rp 48.900.000 |
| Emmo JVX-GT | 48,50% | 7000 W | Rp 58.000.000 |
Model skuter urban JVH-Max memiliki baterai 72v 30Ah yang mampu menempuh jarak 70 kilometer dengan kecepatan puncak 90 km/jam. Sementara itu, model JVX-GT didesain untuk medan berat dengan ground clearance 320 mm dan telah mendukung fitur pengisian daya cepat atau fast charging.
Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menjadi parameter krusial dalam pemilihan armada ini sesuai Perpres Nomor 12 Tahun 2021 pasal 66. Komponen tersebut mencakup asal bahan baku, kewarganegaraan tenaga kerja, hingga asal negara alat kerja yang digunakan dalam proses produksi.
Kementerian Perindustrian menerapkan aturan TKDN untuk mewujudkan kemandirian industri nasional sekaligus mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri. Penggunaan motor listrik ini awalnya diharapkan dapat meningkatkan efisiensi mobilitas operasional Badan Gizi Nasional (BGN) di berbagai wilayah Indonesia.
Meski secara teknis memenuhi syarat, pengadaan ribuan unit motor ini tetap menjadi skandal akibat persoalan koordinasi dan akuntabilitas belanja negara. Munculnya loophole pada perangkat lunak sistem di Direktorat Jenderal Anggaran menjadi faktor utama yang menyebabkan anggaran tetap keluar tanpa verifikasi final.
