Pemerintah mencatat pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 20,7 persen secara tahunan hingga mencapai Rp 394,8 triliun pada kuartal pertama 2026. Capaian ini menunjukkan pemulihan aktivitas ekonomi setelah melewati periode fluktuatif pada tahun sebelumnya, meskipun tantangan terhadap stabilitas fiskal tetap menjadi perhatian serius.
Realisasi pada tiga bulan pertama tahun ini setara dengan 16,7 persen dari total target tahunan yang ditetapkan sebesar Rp 2.357,7 triliun. Dilansir dari Money, pertumbuhan signifikan ini dipengaruhi oleh faktor basis rendah pada tahun 2025 serta lonjakan konsumsi selama masa Ramadhan dan Lebaran yang jatuh pada kuartal pertama.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa kondisi perekonomian nasional saat ini sedang menunjukkan tren perbaikan. Hal tersebut disampaikan di tengah upaya pemerintah melakukan klarifikasi kepada lembaga pemeringkat internasional terkait kekuatan pondasi fiskal Indonesia.
"Coretax diperbaiki terus. Pajak akan bekerja lebih baik lagi," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Kendati menunjukkan pertumbuhan, proporsi capaian 16,7 persen ini dinilai masih berada di bawah garis dasar historis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Analisis data menunjukkan pertumbuhan Januari dan Februari yang berada di atas 30 persen langsung mengalami penurunan drastis menjadi 7,6 persen pada Maret 2026.
CORE Indonesia menyoroti bahwa peningkatan tersebut lebih banyak didorong oleh faktor musiman daripada penguatan ekonomi riil yang mendalam. Hal ini terlihat dari PPN dan PPnBM yang tumbuh 57,7 persen, sementara PPh Badan hanya tumbuh tipis sebesar 5,4 persen.
"Peningkatan yang terjadi lebih bersifat temporer, belum mencerminkan perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, atau penguatan aktivitas ekonomi," tegas CORE.
Kondisi ini diperberat dengan penurunan outlook utang Indonesia menjadi negatif oleh sejumlah lembaga pemeringkat dunia sejak awal tahun 2026. Tekanan pada sisi penerimaan juga dipicu oleh belum terbitnya regulasi teknis untuk instrumen pajak baru seperti windfall tax dan bea keluar batu bara.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan adanya tantangan terkait basis pajak nasional yang tidak mengalami perkembangan signifikan dalam kurun waktu terakhir. Pihaknya berupaya melakukan integrasi terhadap para pelaku ekonomi yang selama ini belum terdaftar ke dalam sistem perpajakan resmi.
Hingga 30 April 2026, tercatat masih ada sekitar 3,3 juta wajib pajak yang belum menyampaikan laporan SPT Tahunan. Pemerintah saat ini memiliki cadangan melalui Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 420 triliun sebagai bantalan untuk mengantisipasi potensi gejolak ekonomi di masa mendatang.
