Warga Tugu Utara Kelola Bank Sampah untuk Donasi dan Biaya PAUD

Warga Tugu Utara Kelola Bank Sampah untuk Donasi dan Biaya PAUD

Sekelompok warga yang tergabung dalam Dasawisma dan PKK RW 01 Kelurahan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara, mengonversi sampah kering dan minyak jelantah menjadi sumber dana sosial sejak Rabu (6/5/2026). Dilansir dari Megapolitan, program ini memungkinkan warga membiayai pendidikan anak usia dini hingga memberikan santunan bagi anak yatim melalui hasil penjualan limbah rumah tangga.

Bank Sampah Cemara menetapkan harga beli untuk botol plastik sebesar Rp 3.000 per kilogram, tutup botol Rp 2.000 per kilogram, dan minyak jelantah Rp 5.000 per liter. Hasil pengumpulan dari pengurus dikumpulkan selama satu tahun guna membiayai kegiatan keagamaan serta santunan rutin bagi anak yatim setiap bulan Ramadan.

Pengelola Bank Sampah Cemara, Ita, menjelaskan bahwa para kader secara khusus menyedekahkan hasil pilah sampah tersebut untuk kepentingan umat dibandingkan mencari pendapatan pribadi.

"Saya dan kader khususnya, mengumpulkan itu (sampah) untuk disedekahkan lagi setiap tahunnya. Seperti nanti kita bikin acara pengajian di bulan puasa, terus hasilnya disantuni buat anak yatim," ucap salah satu Pengelola Bank Sampah Cemara bernama Ita (35) ketika ditemui Kompas.com di lokasi, Rabu (13/5/2026).

Dana yang terkumpul dari akumulasi penjualan sampah tahunan tersebut rata-rata mencapai Rp 3 juta. Selain untuk santunan, dana dari Bank Sampah Cemara juga dialokasikan untuk mendukung operasional rumah ibadah dan penggajian guru bimbingan belajar di lingkungan RT setempat.

"Hasilnya, yang di RT 09 saja bisa buat bayar guru les. Di RT 07, hasil memilah sampah bisa buat bantu bangun musala sedikit-sedikit, beli kekurangannya apa," sambung Ita.

Sektor pendidikan juga menjadi sasaran utama program ini melalui kebijakan di sekolah PAUD RW 01 yang membolehkan warga membayar biaya sekolah dengan sampah plastik. Murid diwajibkan menyetor dua kilogram botol plastik setiap bulan untuk membiayai gaji empat orang guru yang berkisar antara Rp 500.000 hingga Rp 800.000.

Erlina, warga sekaligus pengurus bank sampah, menyatakan bahwa keberadaan fasilitas ini telah mengubah pola pikirnya dalam memperlakukan sampah rumah tangga secara lebih bermanfaat.

"Ditabung. Tabungan itu digunakan untuk amal ke musala," ujar Erlina ketika diwawancarai Kompas.com di lokasi, Rabu.

Partisipasi Erlina mencakup tugas teknis seperti memilah jenis sampah, melakukan penimbangan, hingga mencatat setoran rutin dari para orang tua murid PAUD.

"Tugas saya memisahkan sampah, menimbang, lalu mencatat jika ada anak PAUD yang ingin mengumpulkan sampah. Kami mencatatnya di buku sambil melakukan penimbangan," sambung Erlina.

Humas Dinas Lingkungan Hidup Jakarta, Yogi Ikhwan, memberikan apresiasi terhadap langkah warga karena pengolahan sampah organik dan anorganik di sumber dapat mengurangi beban TPA Bantargebang secara signifikan.

"Komposisi sampah organik mencapai 50 persen dari total sampah rumah tangga di Jakarta. Kalau bisa diolah di sumber, beban ke TPA berkurang drastis," kata Humas DLH Jakarta Yogi Ikhwan ketika dihubungi Kompas.com, Rabu.

Yogi menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap produk turunan sampah, seperti pakan ternak dari maggot, yang harus berkoordinasi dengan dinas terkait mengenai standar mutu.

"Untuk produk pakan ternak yang dihasilkan dari maggot, pengawasan tidak semata-mata berada di tangan DLH. Ada irisan kewenangan dengan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) serta Kementerian Pertanian terkait standar mutu pakan," tutur dia.

Pakar Lingkungan Universitas Indonesia, Mahawan Karuniasa, berpendapat bahwa bank sampah harus dikembangkan menjadi infrastruktur sosial-ekologis kota yang konsisten untuk mengatasi krisis sampah perkotaan.

"Bank sampah harus naik kelas dari kegiatan sukarela menjadi infrastruktur sosial-ekologis kota," kata dia ketika dihubungi Kompas.com, Rabu.

Mahawan menyoroti tantangan operasional di Jakarta, di mana sekitar 37 persen bank sampah saat ini berstatus tidak aktif sehingga memerlukan dukungan logistik dan pasar hasil olahan yang lebih baik.

"Dampak paling signifikan adalah pengurangan emisi metana dan lindi dari sampah organik yang membusuk di TPA," tutur dia.

Data Rencana Strategis DLH DKI menunjukkan sampah organik mendominasi sekitar 45 hingga 55 persen komposisi sampah di Jakarta yang berpotensi melepaskan emisi metana jika tidak dikelola dengan sistem ekonomi sirkular.

Artikel terkait

Rekomendasi