Praktik pungutan liar oleh juru parkir tanpa atribut resmi masih dikeluhkan pengunjung di area parkir Blok M Square, Jakarta Selatan, pada Kamis (14/5/2026). Fenomena ini tetap terjadi meskipun Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta telah mengambil alih pengelolaan parkir di lokasi tersebut, sebagaimana dilansir dari Megapolitan.
Sejumlah pria yang tidak mengenakan seragam dinas kedapatan meminta uang kepada pengendara setelah membantu mencarikan ruang parkir atau mengeluarkan kendaraan. Situasi ini memicu ketidaknyamanan bagi para pengunjung yang seharusnya hanya membayar tarif resmi saat melalui gerbang keluar.
Rian, seorang pengunjung berusia 37 tahun, menyatakan bahwa meskipun permintaan uang tersebut dilakukan tanpa paksaan secara terang-terangan, keberadaan para jukir liar ini menimbulkan perasaan canggung bagi pemilik kendaraan.
"Memang enggak maksa terang-terangan, tapi bikin enggak enak kalau enggak ngasih, harusnya kan parkir di gate keluar doang, tapi masih ada yang minta lagi di dalam,” ungkap Rian, salah seorang pengunjung saat ditemui Kompas.com, di Blok M, Kamis (14/5/2026).
Menurut pengamatan di lapangan, sistem portal otomatis dan mesin karcis tetap beroperasi secara normal untuk mengatur alur masuk kendaraan. Petugas resmi berseragam putih-hitam juga tampak berjaga dan mengatur lalu lintas di dalam area parkir.
Namun, aktivitas jukir tanpa atribut tetap terlihat bebas memberikan aba-aba dan menerima uang tunai dari para pengendara. Rian menambahkan bahwa dirinya sulit membedakan antara petugas yang sah dan jukir liar karena minimnya kejelasan atribut di sekitar area pertokoan.
“Nah, sebagai pengunjung kan jadi bingung, ini sebenarnya area umum atau memang ada aturan khusus," kata Rian.
Demi menjaga keamanan kendaraannya, ia kerap terpaksa menuruti permintaan jukir tersebut meskipun merasa dirugikan secara finansial.
"Karena banyak orang yang berdiri ngatur parkir, akhirnya sebagai pengunjung nurut saja supaya enggak ribut atau takut kendaraan kenapa-kenapa,” ujar Rian.
Ketiadaan personel Dishub di titik-titik tertentu pada waktu spesifik membuat pelanggaran ini terus berlangsung tanpa penindakan langsung. Pengunjung cenderung menghindari proses pelaporan yang dianggap menyita waktu mereka.
“(Petugas Dishub) mereka enggak selalu ada tepat di titik saat pungutan itu terjadi. Sebagai pengunjung, yang enggak mau repot ya akhirnya banyak yang pilih langsung pergi daripada harus cari petugas dulu buat lapor,” ucap Rian.
Senada dengan Rian, Restu, pengunjung lainnya berusia 28 tahun, turut memberikan kesaksian mengenai adanya permintaan uang tambahan di luar sistem pembayaran resmi di gerbang keluar.
“Kalau pungutan tambahan iya. Biasanya habis dibantu keluar parkir terus diminta uang. Padahal harusnya bayar di gate keluar kan, karena masuk aja pakai karcis,” katanya saat ditemui, Kamis.
Restu berpendapat bahwa keengganan pengunjung untuk berdebat menjadi salah satu faktor yang membuat praktik pungli ini tetap bertahan di kawasan komersial tersebut.
“Karena pengunjung pasti butuh parkir dan biasanya enggak mau ribut. Jadi praktik kayak gitu terus hidup karena sama-sama terbiasa,” ujarnya.
Selain masalah pungli, Restu menyoroti ketidaksesuaian implementasi sistem non-tunai di lapangan yang seharusnya menjamin transparansi pengelolaan uang parkir.
“Terakhir ke sini masih bisa bayar tunai. Jadi pas dengar katanya sudah cashless penuh, saya agak bingung juga,” ujar Restu.
Guna menanggapi keluhan ini, Kepala UP Parkir Dishub DKI Jakarta, Massdes Arouffy, sebelumnya telah menegaskan adanya kerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengawasi operasional di Blok M Square. Pengawasan melibatkan personel gabungan dari Dishub, TNI, dan Polri untuk meminimalisir gangguan kenyamanan pengunjung.
“Ini untuk ya patroli mengawasi lah kalau ada jukir liar yang masih minta pungutan,” ujar Massdes Arouffy.
