Penjualan properti residensial di dalam negeri mengalami kontraksi tajam pada awal tahun ini. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) yang dikutip dari Keuangan, penjualan rumah pada kuartal I-2026 merosot hingga 25,67% secara tahunan atau year on year (yoy).
Kondisi ini berbanding terbalik dengan periode yang sama pada tahun lalu, di mana pasar properti masih mampu mencatat pertumbuhan tipis sebesar 0,73% yoy. Penurunan ini juga berdampak pada pergeseran pembiayaan konsumen.
Proporsi pembelian rumah yang memanfaatkan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) menyusut menjadi 69,87% pada kuartal I-2026, dari posisi sebelumnya yang mencapai 70,68% pada kuartal pertama tahun lalu.
Sebaliknya, minat masyarakat untuk membeli hunian dengan sistem tunai bertahap justru merangkak naik dari 19,53% menjadi 19,61%. Pola serupa terlihat pada metode pembayaran tunai keras yang meningkat dari 9,79% menjadi 10,53%.
Kemerosotan pasar ini terjadi merata di beberapa segmen. Penjualan hunian untuk tipe kecil tercatat anjlok paling dalam hingga mencapai 45,59% yoy, sementara segmen rumah tipe besar ikut terkoreksi sebesar 8,03% yoy. Namun, rumah tipe menengah masih tumbuh 8,28% yoy.
Ekonom Universitas Airlangga (Unair) Rahma Gafmi menilai penurunan penjualan rumah tipe kecil menjadi sinyal paling mengkhawatirkan.
Menurutnya, rumah tipe kecil umumnya dibeli oleh pembeli rumah pertama atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Lesunya penjualan mencerminkan tekanan inflasi dan kenaikan biaya hidup yang tidak diimbangi peningkatan pendapatan masyarakat.
"Itu membuat kelompok ini menunda pembelian aset tetap," ujar Rahma kepada Kontan, Senin (18/5/2026).
Sementara itu, penurunan penjualan rumah tipe besar dinilai sebagai cerminan sikap wait and see kalangan atas. Di tengah volatilitas pasar global dan pergerakan nilai tukar, kelompok masyarakat kaya disebut lebih memilih menempatkan dana mereka pada instrumen likuid seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) maupun deposito valuta asing.
Rahma juga menilai penyaluran KPR yang lebih terbatas dipengaruhi oleh sikap selektif perbankan dalam menyalurkan kredit. Menurutnya, kehati-hatian tersebut kemungkinan masih akan berlanjut setidaknya hingga akhir semester I-2026.
Dengan kondisi tersebut, ia memproyeksikan pertumbuhan KPR hingga akhir tahun ini masih akan tertahan pada level single digit.
Kepala Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan proses underwriting yang lebih ketat memang diterapkan bank guna menjaga kemampuan bayar debitur dalam jangka panjang.
Menurut Dian, pertumbuhan KPR tidak hanya ditentukan oleh sisi penawaran kredit, tetapi juga daya beli masyarakat dalam memenuhi kewajiban cicilan secara berkelanjutan. Ketidakpastian ekonomi juga membuat perbankan lebih berhati-hati dalam menjaga kualitas ekspansi kredit.
Meski demikian, OJK tetap mendorong perbankan untuk mengoptimalkan perannya sebagai agen pembangunan ekonomi nasional.
"Bank dapat mengoptimalkan dukungan kebijakan pemerintah dan bauran kebijakan," katanya.
Sejumlah bank besar nasional juga mencatatkan penyaluran pembiayaan properti yang lebih terbatas sepanjang kuartal pertama tahun ini seiring dinamika ekonomi yang berkembang.
PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) membukukan realisasi KPR sebesar Rp 306,12 triliun, atau tumbuh 6,8% yoy. Laju ekspansi ini melambat jika dibandingkan dengan pencapaian kuartal I tahun lalu yang sempat menyentuh angka 7,8% yoy.
Kondisi serupa dialami PT Bank Central Asia Tbk (BCA) yang mencatatkan realisasi pembiayaan KPR sebesar Rp 142,4 triliun. Angka tersebut mencerminkan pertumbuhan 5,2% yoy, lebih rendah dari capaian tahun sebelumnya yang melesat 10,5% yoy.
EVP Corporate Communication BCA Hera F. Haryn menyebut perlambatan tersebut sejalan dengan kondisi perekonomian saat ini.
Meski begitu, BCA tetap berupaya mendorong pertumbuhan KPR melalui berbagai program promosi, seperti penawaran bunga spesial, diskon provisi, hingga potongan premi asuransi jiwa guna meningkatkan volume aplikasi baru.
"BCA senantiasa mendorong penyaluran kredit secara pruden, dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan menerapkan manajemen risiko secara disiplin," kata Hera.
Di sisi lain, PT Bank CIMB Niaga Tbk belum mampu menggenjot outstanding pembiayaan rumah mereka. Nilai outstanding KPR milik emiten bank ini tertahan di level Rp 41,78 triliun, setelah pada periode tahun lalu sempat terkoreksi sebesar 2,7% yoy.
Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan mengatakan permintaan KPR saat ini masih relatif rendah, terutama dari segmen masyarakat menengah yang dinilai belum memiliki ruang keuangan untuk menambah cicilan baru.
Lani juga mengakui pihaknya kini lebih selektif dalam menyalurkan kredit, termasuk KPR, demi menjaga kelancaran pembayaran debitur dan kualitas aset bank.
Hingga akhir tahun 2026, laju pertumbuhan pembiayaan hunian diproyeksikan masih akan bergerak secara moderat akibat bayang-bayang tekanan daya beli domestik serta ketidakpastian pasar finansial global.
