Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencatat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan atau Kredit Program Perumahan (KPP) di Provinsi Lampung menyentuh angka Rp 268,86 miliar untuk 264 debitur. Capaian ini diungkapkan dalam agenda kolaborasi pembiayaan perumahan di Lampung pada Kamis, 7 Mei 2026, sebagaimana dilansir dari Kompas.
Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan bahwa sektor perumahan memiliki pengaruh signifikan terhadap perputaran ekonomi karena mampu mengaktifkan berbagai lini usaha sekaligus menyerap tenaga kerja. Program ini diarahkan untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat secara luas.
"Perumahan bukan hanya soal membangun rumah, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat. Dari tukang bangunan, toko material, UMKM, hingga sektor jasa ikut tumbuh karena pembangunan perumahan," terang Maruarar Sirait, Menteri PKP.
Maruarar menekankan bahwa instrumen pembiayaan ini tidak sekadar memfasilitasi kepemilikan hunian bagi warga, tetapi juga menjadi mesin penggerak bagi pelaku usaha kecil di bidang konstruksi. Pihaknya berambisi memperluas akses permodalan tersebut agar dapat menjangkau lebih banyak pengusaha baru.
"KUR Perumahan atau KPP ini bukan hanya membantu masyarakat memiliki rumah, tetapi juga membantu menggerakkan usaha rakyat di sektor perumahan. Dari tukang, toko bangunan, pengembang kecil, sampai UMKM semua ikut bergerak," kata Maruarar Sirait.
Politisi Partai Gerindra tersebut menambahkan bahwa kemudahan akses menjadi kunci utama agar program ini mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di tingkat daerah.
"Kita ingin KUR Perumahan ini semakin mudah diakses masyarakat dan pelaku usaha, sehingga dapat melahirkan lebih banyak pengusaha baru dan menggerakkan ekonomi daerah," ujar Maruarar Sirait.
Lebih lanjut, ia menargetkan agar sektor properti ini mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan warga Lampung secara langsung melalui pengembangan usaha.
"Dengan program ini kami ingin membuat orang-orang kaya baru di Lampung. Kita ingin masyarakat tumbuh, usahanya berkembang, ekonominya bergerak, dan kesejahteraan meningkat melalui sektor perumahan," kata Maruarar Sirait.
Dalam kesempatan yang sama, ia memberikan apresiasi kepada Bank Tabungan Negara (BTN) yang telah berperan aktif dalam menyalurkan bantuan pembiayaan kepada ratusan debitur di wilayah tersebut.
"BTN telah mencatatkan serapan sebesar Rp 268,86 miliar dari 264 debitur. Ini capaian yang sangat baik dan harus terus ditingkatkan," ujar Maruarar Sirait.
Menteri PKP juga meminta jajaran pemerintah daerah untuk memberikan dukungan penuh, baik melalui sosialisasi maupun kebijakan yang mempermudah proses perizinan pengembangan hunian bagi rakyat.
"Kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, dan pelaku usaha harus terus diperkuat agar sektor perumahan benar-benar menjadi penggerak ekonomi daerah," tegas Maruarar Sirait.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, memberikan data penguat mengenai kontribusi besar sektor perumahan terhadap performa ekonomi nasional yang sedang menunjukkan tren positif.
"Berdasarkan data yang kami rilis pada 5 Mei 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I tahun 2026 mencapai 5,61 persen dan ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah. Sektor perumahan menjadi salah satu kontributor terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi tersebut," ujar Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BPS.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyatakan komitmen pemerintah daerah untuk menyelaraskan kebijakan guna memastikan ketersediaan hunian yang terjangkau bagi warganya.
"Kami siap mendukung berbagai program perumahan dan pembiayaan rakyat agar masyarakat Lampung semakin mudah mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau," kata Rahmat Mirzani Djausal, Gubernur Lampung.
