Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyegel pengelola parkir di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin (11/5/2026). Langkah tegas ini diambil setelah ditemukan bukti adanya praktik pungutan ilegal yang telah berlangsung selama tiga tahun terakhir hingga menyebabkan kerugian pendapatan negara.
Sebagaimana dilansir dari Megapolitan, operasional Best Parking dihentikan karena perusahaan yang telah mengelola lahan tersebut selama 15 tahun tidak transparan. Pihak pengelola gagal menyerahkan laporan keuangan, mutasi rekening, hingga laporan neraca yang diminta oleh pemerintah daerah.
Ketua Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Ahmad Lukman Jupiter, yang hadir di lokasi menyatakan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara laporan yang diterima Unit Pengelola (UP) Parkir dengan kondisi lapangan yang sebenarnya.
“Di dalam lokasi kawasan Blok M ini ternyata masih terdapat parkir ilegal selama 3 tahun yang sudah dilakukan, memungut uang dari masyarakat, namun tanpa ada izin secara ilegal mengambil uang hak dari masyarakat,” jelas Ketua Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter di lokasi, Senin.
Pemerintah kini mengambil alih penuh pengelolaan parkir di Blok M melalui UP Parkir Dishub DKI Jakarta. Transisi ini mencakup perubahan skema transaksi dari tunai menjadi non-tunai guna menutup celah manipulasi pendapatan.
“Kami tidak ingin lagi ada kebocoran-kebocoran maupun permainan dari oknum tertentu yang melakukan pungutan dari masyarakat,” tegas Jupiter.
Seluruh pintu keluar di kawasan tersebut telah disegel untuk proses pembaruan sistem. Selama masa transisi dan perbaikan teknis berlangsung, para pengunjung yang membawa kendaraan ke Blok M dibebaskan dari kewajiban membayar biaya parkir.
Kepala UP Parkir, Massdes Arouffy, menargetkan proses pemutakhiran sistem elektronik dapat dirampungkan dalam waktu singkat agar pelayanan publik kembali normal dengan pengawasan ketat.
“Kami upayakan sesegera mungkin. Setelah penyegelan ini, malam ini kami segera upgrading sistemnya agar diharapkan besok sudah bisa berfungsi dengan sistem yang baru,” kata Massdes di kesempatan yang sama.
Untuk mengantisipasi kembalinya oknum pemungut liar selama masa peralihan, personel TNI dan Polri dikerahkan untuk menjaga ketat kawasan tersebut. Sistem baru diharapkan mulai beroperasi pada Selasa mendatang.
