Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Kepulauan Riau, beserta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menggencarkan pelayanan jemput bola perekaman KTP elektronik bagi pemula di berbagai sekolah tingkat menengah atas pada Selasa (19/5/2026).
Di Kota Batam, inovasi tersebut dijalankan melalui program Gerakan Aksi Pelayanan On Location atau Gaspol yang menyasar para pelajar SMA dan SMK secara gratis. Langkah proaktif ini diambil guna memastikan hak identitas kependudukan para remaja terpenuhi tepat waktu sekaligus mempermudah para orang tua murid.
Staf Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Disdukcapil Batam, Maya, menjelaskan bahwa mobilitas perekaman ke sekolah-sekolah terus berjalan dengan jumlah capaian yang bervariasi antara 20 hingga 70 siswa per hari di setiap lokasi kunjungan.
"Tahun ini kita sudah kurang lebih ke 16 sekolah tingkat SMA dan SMK untuk perekaman KTP-el," ujar Maya.
Pihak dinas menurunkan petugas ke SMK Kartini Batam dan SMA Negeri 18 Batam pada Selasa tersebut, di samping tetap melayani warga yang sedang sakit di rumah sakit. Sekolah yang belum terjadwal juga diperkenankan mengajukan surat permohonan langsung.
"Ada yang 20, 30, bahkan sampai 70 anak dalam satu hari. Kalau memang belum selesai, nanti kita lanjut lagi besok dan dijadwalkan kembali," katanya.
Kepala Disdukcapil Kota Batam, Adisthy, menegaskan komitmen institusinya dalam mengoptimalkan pelayanan publik kependudukan ini. Penjaringan data siswa dilakukan melalui koordinasi berkala dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau serta pihak kepala sekolah terkait.
"Kami pertama berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau untuk memperoleh data SMA, SMK negeri maupun swasta yang menjadi sasaran pelayanan," katanya.
Hasil cetak KTP elektronik yang sudah selesai diproses dapat diambil oleh perwakilan sekolah di kantor dinas pada hari berikutnya.
"Perekaman akan terus berjalan sehingga memudahkan orang tua. Jadi tidak perlu lagi izin sekolah untuk mengurus KTP-el anaknya," kata Adisthy.
Mekanisme jemput bola ini dinilai efektif dalam menjangkau wajib KTP pemula yang belum sempat melakukan pengurusan secara mandiri karena terkendala waktu sekolah.
"Kalau sekolah mengajukan surat, nanti kita masukkan ke daftar pelayanan. Tapi sekarang memang lebih banyak karena kami yang menghubungi langsung sekolah-sekolah," ujarnya.
Sementara itu, gerakan serupa juga dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi yang berfokus pada percepatan KTP-el pemula, penerbitan Kartu Identitas Anak, dan administrasi kependudukan di tingkat desa atau kelurahan. Program perekaman biometrik di SMA, SMK, dan MA sederajat ini dikenal dengan nama program Kampus 17 atau Perekaman e-KTP Penduduk Usia 17 Tahun.
Kepala Disdukcapil Kabupaten Bekasi, Carwinda, mengonfirmasi bahwa program Kampus 17 diselenggarakan secara rutin setiap hari Selasa dan Kamis dengan menggandeng Palang Merah Indonesia untuk pemeriksaan golongan darah.
"Pada layanan ini, petugas Disdukcapil melakukan perekaman biometrik secara langsung di sekolah sehingga para pelajar dapat segera memiliki KTP-el saat memasuki usia 17 tahun. Petugas kami yang mendatangi sekolah sehingga pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien," ujarnya.
Selain menyasar anak usia 17 tahun, Disdukcapil Kabupaten Bekasi meluncurkan Layanan Kartu Identitas Anak dan Golongan Darah atau Lakiagoda setiap hari Rabu bagi siswa SMP, serta membuka pelayanan berkala di desa dan kelurahan pada Selasa dan Kamis.
"Kegiatan ini bertujuan agar peserta didik memiliki identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah. Kami juga berkolaborasi dengan PMI untuk melengkapi data golongan darah pada KIA melalui pemeriksaan golongan darah langsung bagi peserta didik di sekolah," jelas Carwinda.
Penerapan program-program jemput bola sepanjang tahun 2025 lalu tercatat memberikan kontribusi besar terhadap lonjakan angka penerbitan dokumen kependudukan di Kabupaten Bekasi.
"Capaian tersebut merupakan hasil kerja keras kita bersama melalui pelayanan dari seluruh lokasi pelayanan Disdukcapil baik dari kantor dinas, unit pelayanan Adminduk di setiap kecamatan, pos pelayanan yang tersebar di beberapa tempat dan berbagai program Disdukcapil lainnya yang melalui skema jemput bola," tandasnya.
