Pemerintah daerah di Kabupaten Buleleng dan Provinsi Papua Barat mengintensifkan pendaftaran serta aktivasi Identitas Kependudukan Digital bagi masyarakat dan aparatur sipil negara pada Mei 2026. Langkah ini diambil untuk mempercepat transformasi teknologi serta meningkatkan efisiensi akses pelayanan publik secara nasional.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng menggelar pendaftaran IKD secara bergilir ke sekolah, dinas, lembaga, dan perusahaan. Pelayanan jemput bola di Banjar Dinas Goris, Banjar Dinas Goris Pasar, dan Banjar Dinas Sandi Kertha pada Senin (18/5/2026) berhasil menjaring 378 akun, sementara pendaftaran di Banjar Dinas Pejarakan, Batu Ampar, dan Goris Kemiri pada Rabu (20/5/2026) mencatat 497 akun terdaftar.
Sementara itu, Disdukcapil Provinsi Papua Barat menyelenggarakan sosialisasi dan aktivasi IKD bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari pada Selasa (19/5/2026). Upaya ini dilakukan karena capaian progres aktivasi IKD di wilayah Manokwari baru menyentuh angka 3,07 persen.
Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Nency T. L. Wyzer, menyampaikan bahwa penerapan sistem digital ini merupakan langkah nyata pemerintah dalam memperbarui sistem administrasi negara.
"Implementasi IKD menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang semakin modern, cepat, dan efisien," ujar Nency T. L. Wyzer.
Pemerintah berharap integrasi teknologi ini dapat mempermudah mobilitas masyarakat. Melalui sistem ini, data kependudukan dapat diakses langsung secara aman melalui telepon genggam.
"Dengan adanya IKD, masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan administrasi kependudukan secara aman dan praktis, tanpa lagi harus direpotkan membawa dokumen fisik ke mana-mana," tambah Nency T. L. Wyzer.
Wakil Bupati Manokwari, H. Mugiyono, menyatakan komitmen penuh untuk mengalihkan sistem pelayanan publik di wilayahnya ke arah digitalisasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi modern.
"Pemerintah terus mendorong pelayanan publik yang cepat, mudah, aman, dan efisien melalui berbagai inovasi pelayanan berbasis digital," kata H. Mugiyono.
Sistem penunggalan data digital ini diproyeksikan mampu mempermudah interaksi vertikal antara masyarakat dengan berbagai instansi penyedia layanan.
"Digitalisasi pelayanan publik ini menjadi bagian dari upaya bersama dalam membangun pelayanan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi," tutur H. Mugiyono.
Sebagai langkah percepatan, Pemkab Manokwari juga tengah menyiapkan pusat pelayanan publik di kawasan UMKM yang sedang dibangun untuk menjadi titik aktivasi IKD di pusat keramaian.
"Saya mengajak seluruh ASN and masyarakat mendukung transformasi digital demi tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kabupaten Manokwari," pungkas H. Mugiyono.
