Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) berencana memperluas jangkauan layanan QRIS Antarnegara Indonesia-China ke platform WeChat Pay. Langkah ini dilakukan setelah layanan tersebut resmi diluncurkan pada 30 April 2026 yang sementara ini baru dapat diakses melalui Alipay dan UnionPay.
Ketua Umum ASPI Santoso Liem menjelaskan bahwa pembicaraan mengenai kerja sama dengan WeChat Pay dan Mobile Payment Companion (MPC) tengah dilakukan untuk membangun sistem pemindaian tunggal di China. Dilansir dari Money, integrasi ini bertujuan agar seluruh platform pembayaran digital di negara tersebut dapat saling terhubung.
"Ke depan kami sudah bicara untuk kemungkinan WeChat Pay dan juga MPC, itu adalah mobile payment juga akan bekerjasama. Jadi mereka sudah membangun satu single QR. Diharapkan nanti semua QR di China akan bisa digunakan," ujarnya saat ditemui di Gedung BI, Jakarta, Kamis (30/4/2026).
Proses penggabungan dengan WeChat Pay saat ini masih berada dalam tahap eksplorasi teknis guna memastikan interkoneksi sistem antarnegara berjalan lancar. Santoso menyebut infrastruktur di Indonesia sudah siap, namun pihak China perlu melakukan penyesuaian untuk menyatukan berbagai platform domestik mereka ke dalam standar internasional.
"Di mereka yang ada masalah karena baru dua kan. Mereka harus mengintegrasikan, mereka harus merubah menjadi satu platform. Platform ini sebenarnya sudah ada di platform domestik, cuma kita meminta bisa enggak ini juga melayani internasional," ungkapnya.
Sistem ini memungkinkan transaksi langsung menggunakan rupiah dan yuan melalui skema Local Currency Transaction (LCT) tanpa konversi ke dollar AS. Penyesuaian teknologi terus dilakukan untuk mendukung kemudahan bertransaksi bagi puluhan juta pelaku UMKM di kedua negara.
"Jadi mereka harus mengintegrasikan tentu ada sedikit adjustment. Tapi yang untuk AliPay dan UnionPay sudah bisa digunakan," ucapnya.
Potensi ekonomi dari kolaborasi ini dinilai sangat besar mengingat tingginya mobilitas wisatawan lintas negara. Santoso menyoroti besarnya jumlah pemain pasar mikro di Indonesia dan China yang dapat memanfaatkan fasilitas pembayaran nontunai ini.
"Total pemain kita kebanyakan mikro dan UMKM kan di Indonesia, sekitar 44-45 jutaan. Kalau di China kita tahu di sana penduduknya besar dan pemainnya juga banyak. Yang kami pernah mendengar itu mereka hampir mendekati ratusan juta sampai ke UMKM-UMKM dan turis itu di sana baik jasa maupun barang juga," kata Santoso.
Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta menyatakan bahwa perluasan akseptasi akan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan kesiapan regulasi. Fokus utama otoritas saat ini adalah memperkuat ekosistem yang sudah ada agar transaksi tetap aman dan andal.
"Paralel dengan perluasan akseptasi ke depan, kami akan terus memprioritaskan penguatan implementasi awal dan akseptasi existing terlebih dahulu," ujar Fili kepada Kompas.com, Rabu (6/5/2026).
Sejumlah tantangan teknis seperti harmonisasi sistem dan edukasi pengguna menjadi perhatian utama dalam koordinasi antar otoritas. Bank Indonesia mencatat performa positif selama masa uji coba dengan nilai transaksi yang cukup signifikan di kedua belah pihak.
Data menunjukkan terdapat lebih dari 1,6 juta transaksi masuk ke Indonesia senilai Rp550 miliar, sementara transaksi keluar mencapai 8.900 kali dengan nilai Rp6,4 miliar. Filianingsih menegaskan komitmen untuk terus mengoptimalkan kerja sama lintas negara ini di masa mendatang.
"Saat ini komunikasi dan penjajakan kerja sama dengan sejumlah negara mitra terus dilakukan dan proses implementasi berada pada tahapan yang berbeda-beda sesuai kesiapan masing-masing pihak," tutupnya.
