PERNYATAAN Presiden Prabowo bahwa orang desa tidak belanja memakai dolar menyentuh satu ironi besar dalam ekonomi Indonesia.
Secara kasat mata, kalimat itu benar. Di pasar nagari, di kios pupuk, di warung kecil, masyarakat membayar dengan rupiah. Tidak ada petani membeli beras dengan dolar.
Tidak ada pedagang sayur menghitung modalnya dengan kurs Bloomberg.
Tetapi ekonomi tidak berhenti di meja transaksi. Harga yang tampak lokal sering dibentuk oleh biaya global.
Di titik inilah hilirisasi perlu dibaca lebih rasional. Hilirisasi penting, bahkan strategis, tetapi ia tidak boleh diperlakukan sebagai mantra yang otomatis menyembuhkan semua kerentanan ekonomi.
Melemahnya rupiah memperlihatkan bahwa persoalan Indonesia bukan hanya menjual barang mentah, melainkan terlalu bergantung pada impor energi, bahan baku, mesin, teknologi, pupuk, pakan, obat, dan logistik.
Desa memang tidak memakai dolar sebagai alat bayar. Namun selama struktur produksi nasional masih berutang pada dolar, pasar desa tetap ikut menanggung getarnya.
Dolar yang Tidak Terlihat di Pasar Desa
Kesalahan terbesar dalam membaca kurs adalah menganggap dolar hanya berdampak kepada mereka yang bertransaksi langsung dengan mata uang asing.
Padahal, dolar bekerja secara tidak terlihat. Ia masuk melalui harga BBM, LPG, pupuk, pestisida, pakan ternak, mesin pertanian, suku cadang kendaraan, bahan baku industri, impor pangan, hingga biaya distribusi.
Rakyat desa tidak membeli dolar, tetapi membeli barang yang ongkos produksinya terhubung dengan dolar.
Ketika rupiah melemah, importir menghadapi biaya lebih mahal. Produsen berbahan baku impor menanggung tekanan.
Distributor menghitung ulang ongkos logistik. Pemerintah menanggung subsidi energi yang lebih berat.
Sebagian tekanan mungkin tidak langsung muncul dalam inflasi karena ditahan subsidi, harga yang diatur, stok barang, atau lemahnya daya beli.
Tetapi tekanan itu tidak hilang. Ia hanya berpindah tempat: dari konsumen ke APBN, dari produsen ke margin usaha, atau dari pasar hari ini ke harga mendatang.
Karena itu, mengatakan orang desa tidak belanja pakai dolar benar secara literal, tetapi tidak cukup secara ekonomi.
Yang harus dijelaskan bukan hanya mata uang yang dipakai rakyat, melainkan struktur biaya yang membentuk harga barang rakyat.
Hilirisasi Bukan Sekadar Smelter
Hilirisasi sering dibayangkan sebagai pembangunan smelter dan larangan ekspor bahan mentah. Cara pandang ini terlalu sempit.
Smelter penting sebagai pintu awal transformasi, tetapi hilirisasi yang kuat tidak boleh berhenti pada produk setengah jadi.
Jika Indonesia hanya mengubah bijih menjadi produk antara, sementara teknologi, mesin, pembiayaan, merek, dan pasar akhir tetap dikuasai pihak luar, nilai tambah di dalam negeri masih terbatas.
Hilirisasi yang matang harus bergerak dari bahan mentah menuju produk antara, komponen, produk akhir, teknologi, riset, dan merek.
Pada nikel, pertanyaannya bukan hanya ekspor turunannya, tetapi apakah Indonesia menguasai baterai, kendaraan listrik, material maju, dan teknologi pendukungnya.
Pada sawit, pertanyaannya bukan hanya CPO, tetapi oleokimia, pangan olahan, energi nabati, kosmetik, farmasi, dan produk bernilai tinggi.
Pada perikanan, rumput laut, kakao, kopi, kelapa, dan garam, pertanyaannya adalah apakah desa dan koperasi masuk dalam rantai nilai.
Di sinilah rasionalisasi hilirisasi diperlukan. Tidak semua proyek besar otomatis strategis. Tidak semua ekspor bernilai tambah membawa manfaat bersih.
Investasi hilirisasi pada tahap awal sering membutuhkan impor mesin, bahan penolong, teknologi, tenaga ahli, dan pembiayaan luar negeri.
Maka ukuran keberhasilannya bukan hanya nilai investasi atau volume ekspor, tetapi devisa bersih, kandungan lokal, kerja berkualitas, transfer teknologi, penerimaan fiskal, dan dampaknya terhadap daerah.
Hilirisasi baru menjadi penopang kuat perekonomian ketika ia mampu mengurangi kerentanan struktural terhadap dolar.
Artinya, hilirisasi tidak cukup menghasilkan ekspor, tetapi juga harus menekan impor strategis.
Indonesia tidak hanya perlu menjual produk bernilai tambah ke luar negeri; Indonesia juga harus memproduksi lebih banyak input yang selama ini dibeli dari luar: energi, pangan olahan, pupuk, pakan, bahan farmasi, komponen industri, dan mesin dasar.
Inilah pembeda antara hilirisasi simbolik dan hilirisasi struktural.
Hilirisasi simbolik mempercantik angka ekspor, tetapi membiarkan ekonomi bergantung pada impor energi dan teknologi.
Hilirisasi struktural memperdalam industri, memperkuat pasokan domestik, menaikkan produktivitas, membuka pekerjaan bermutu, dan memperkecil jejak dolar dalam harga harian rakyat.
Ia tidak hanya menguntungkan kawasan industri, tetapi juga menggerakkan petani, nelayan, koperasi, UMKM, kampus, dan tenaga kerja lokal.
Maka, pertanyaan kapan hilirisasi menjadi penopang kuat ekonomi Indonesia tidak bisa dijawab hanya dengan kalender proyek.
Ia menjadi kuat ketika nilai tambah menetap di dalam negeri; ketika ekspor naik tanpa dibatalkan impor yang ikut membengkak; ketika industri besar tersambung dengan ekonomi lokal; ketika tenaga kerja naik kelas; dan ketika harga di pasar rakyat tidak mudah diguncang kurs.
Polemik orang desa tidak belanja pakai dolar seharusnya menjadi peringatan, bukan pembelaan politik. Desa memang membayar dengan rupiah.
Tetapi selama pupuk, BBM, pakan, mesin, obat, dan logistik masih dipengaruhi struktur biaya berbasis dolar, maka dolar tetap hadir diam-diam di pasar desa.
Rasionalisasi hilirisasi berarti menempatkannya sebagai strategi kedaulatan rantai nilai, bukan sekadar proyek industrialisasi.
Hilirisasi yang dangkal hanya membuat Indonesia menjual barang sedikit lebih mahal.
Hilirisasi yang matang membuat Indonesia lebih tahan, lebih produktif, dan lebih berdaulat.
Ukuran akhir pembangunan bukan berapa banyak pabrik berdiri, melainkan berapa jauh rakyat terbebas dari ketergantungan yang tidak mereka lihat, tetapi terus mereka bayar.
