Kementerian Kehutanan dan Pemkot Bandung Perpanjang MoU Kebun Binatang

Kementerian Kehutanan dan Pemkot Bandung Perpanjang MoU Kebun Binatang

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan bersama Pemerintah Kota Bandung resmi memperpanjang Nota Kesepahaman (MoU) terkait penyelamatan satwa di eks Lembaga Konservasi Yayasan Margasatwa Tamansari Bandung Zoological Garden pada Sabtu (9/5/2026).

Langkah ini diambil guna menjamin keberlangsungan penanganan satwa dan nasib para pekerja selama masa transisi pengelolaan setelah kesepakatan sebelumnya berakhir pada 5 Mei 2026. Penandatanganan ini juga bertujuan memastikan stabilitas operasional di kawasan konservasi tersebut, sebagaimana dilansir dari Detik Travel.

Direktur Jenderal KSDAE, Satyawan Pudiyatmoko, memberikan penegasan bahwa fokus utama pemerintah dalam kerja sama ini adalah menjamin standar hidup yang layak bagi seluruh koleksi satwa di lokasi tersebut.

"Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan keselamatan dan kesejahteraan satwa, serta harapan agar ke depan pengelolaan dapat dilakukan secara lebih profesional, akuntabel, dan memenuhi standar animal welfare," ujar Satyawan Pudiyatmoko, Direktur Jenderal KSDAE.

Pemerintah Kota Bandung kini memegang tanggung jawab penuh dalam pengadaan pakan, obat-obatan, hingga vitamin untuk seluruh satwa yang ada. Selain teknis pemeliharaan hewan, Pemkot Bandung juga menanggung biaya utilitas rutin seperti listrik, air, koneksi internet, serta pembayaran upah para pekerja di lembaga tersebut.

Terkait keberlanjutan manajemen jangka panjang, pihak berwenang telah memulai proses pencarian mitra baru melalui seleksi terbuka yang dibuka sejak 6 Mei 2026. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyatakan komitmennya untuk menjalankan seleksi secara transparan guna mendapatkan pengelola yang berkomitmen tinggi pada bidang konservasi.

"Kami menargetkan paling lambat 29 Mei 2026 sudah menetapkan pengelola baru, sehingga proses transisi dapat berjalan lancar dan pemeliharaan satwa tetap terjamin," jelas Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung.

Pemerintah pusat dan daerah mengharapkan dukungan konstruktif dari semua pihak selama masa peralihan ini berlangsung. Upaya kolektif tersebut diperlukan untuk mempertahankan fungsi edukasi serta menjamin kesejahteraan satwa di Kota Bandung tetap berada dalam kondisi optimal sesuai regulasi yang berlaku.

Artikel terkait

Rekomendasi