Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) menggandeng petani tebu untuk mempercepat pengembangan bioetanol nasional sebagai langkah penguatan swasembada energi Indonesia. Kerja sama ini disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (DPN APTRI) pada Senin, 25 Mei 2026, seperti dilansir dari Suara.
Langkah strategis tersebut diambil karena bioetanol dinilai berpotensi besar dalam mendukung ketahanan energi nasional dan memangkas nilai impor bahan bakar. Molases atau tetes tebu kini menjadi bahan baku atau feedstock utama yang sangat penting untuk memastikan kelancaran produksi bioetanol domestik.
Direktur Utama Pertamina NRE John Anis menegaskan bahwa hubungan baik dengan para petani tebu merupakan faktor kunci demi menjaga ketersediaan pasokan bahan baku tersebut.
"Hubungan dengan petani tebu harus terus dijaga karena dari situlah kita mengembangkan feedstock bioetanol. Tantangannya adalah bagaimana menghadirkan bahan bakar nabati yang terjangkau, tetapi tetap memberikan nilai ekonomi yang baik bagi petani," ujar John Anis, Direktur Utama Pertamina NRE.
John Anis menguraikan bahwa industri bioetanol dalam negeri saat ini masih menghadapi kendala besar di sektor keekonomian serta jaminan pasar. Oleh karena itu, pembangunan ekosistem yang berkelanjutan dari hulu hingga hilir membutuhkan sinergi kuat dari seluruh pemangku kepentingan.
Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan merespons tantangan tersebut dengan berkomitmen membenahi tata kelola di sektor hulu. Fokus perbaikan diarahkan pada sistem pemupukan dan jaringan irigasi guna memacu produktivitas tebu nasional agar pasokan molases menjadi lebih kompetitif.
"Pemerintah akan membantu melalui perbaikan tata kelola pupuk hingga penguatan sektor pengairan agar produksi tebu dapat meningkat. Namun, kami juga membutuhkan dukungan dari asosiasi dan para petani agar program ini dapat berjalan dengan baik," ujar Radian Bagiono, Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Produk Perkebunan dan Hortikultura Kemenko Bidang Pangan.
Di sisi lain, rencana penerapan kewajiban pencampuran bahan bakar nabati mendapat sambutan positif dari pihak asosiasi petani. Kebijakan ini dipandang sebagai instrumen efektif yang mampu membuka akses pasar baru bagi komoditas tebu di tingkat nasional.
"Program mandatory ini tentu menjadi hal yang positif bagi petani. Yang penting bagaimana mekanisme harga bisa diterima dan memberikan kepastian bagi petani tebu," ujar H. Soemitro Samadikoen, Ketua Umum APTRI.
Sebagai langkah lanjutan, Pertamina NRE tengah mengupayakan formulasi harga yang adil bagi seluruh rantai pasok, baik dari sisi produsen tebu maupun masyarakat selaku konsumen. Koordinasi intensif bersama jajaran pemerintah terus berjalan demi mematangkan ekosistem industri bioetanol yang mandiri.
"Diperlukan kolaborasi serta dukungan yang kuat antara pemerintah, industry, petani, dan seluruh pemangku kepentingan agar pengembangan bioetanol dapat berjalan optimal. Dengan dukungan yang tepat, bioetanol dapat menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan kedaulatan energi nasional," ujar John Anis, Direktur Utama Pertamina NRE.
