Sejumlah peternak ayam mendatangi Kementerian Pertanian (Kementan) guna menyampaikan keluhan terkait merosotnya harga telur di tingkat produsen. Saat ini, harga telur anjlok hingga menyentuh level Rp 22.500 per kilogram (kg).
Kondisi ini sangat memprihatinkan karena berada jauh di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 26.500 per kg. Penurunan harga yang drastis ini dinilai tidak wajar dan merugikan para peternak.
Dilansir dari Detik Finance, Ketua Umum Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN), Herry Dermawan, menyatakan bahwa anjloknya harga telur tidak terlepas dari peran pihak ketiga. Ia menyoroti adanya permainan dari middleman atau tengkulak di lapangan.
Para tengkulak tersebut diduga memanfaatkan kondisi peternak yang terpaksa menjual hasil produksinya dengan harga murah karena stok yang melimpah. Hal ini membuat harga di pasaran tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.
"Jadi harga ini, harga yang sekarang ini bukan harga asli. Ada middleman. Bisa dari peternak butuh duit dijual semurahnya. Jadi memang harga telur, juga ayam itu sangat sensitif terhadap isu," ujar Herry usai melakukan rapat bersama Kementan di Jakarta Selatan, Selasa (12/5/2026).
Herry telah melayangkan permintaan kepada pemerintah untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku yang mempermainkan harga. Ia juga mengharapkan adanya pengawasan intensif dari otoritas terkait guna menstabilkan harga.
"Kita juga minta bantuan Satgas Pangan supaya nggak mempermainkan harga. Ini harga nggak wajar. Kalian tahu tadi harga berapa dibilang? Rp 21.000, kalian beli telur berapa? Rp 29.000-Rp 30.000 per kg, siapa yang menikmati Rp 8.000 itu? Itu yang saya bilang, harga sekarang ini bukan harga asli," imbuh Herry.
Situasi ini memaksa peternak menelan kerugian yang cukup besar. Pasalnya, biaya produksi rata-rata untuk telur saat ini mencapai kisaran Rp 24.000 per kilogram, sementara harga jual di bawah nilai tersebut.
"Biaya produksi sekarang Rp24.000. (Rugi ya?) Lah he-eh (iya), makanya saya sampai ke sini kita," terangnya.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan, Agung Suganda, menjelaskan bahwa faktor utama penurunan harga adalah tingginya suplai. Produksi telur nasional pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai 7,3 juta ton.
Angka produksi tersebut melampaui kebutuhan nasional yang diperkirakan berada di angka 6 juta ton. Hal ini memicu terjadinya surplus komoditas di berbagai daerah sentra produksi utama di Indonesia.
"Sehingga masih ada surplus kurang lebih secara nasional itu sekitar 800 ribu ton surplus atau kurang lebih sekitar 13% dari kebutuhan nasional," ujar Agung.
Meskipun surplus 13% dianggap masih bisa dikendalikan, Agung mengakui adanya fenomena perang harga yang terjadi di tingkat lapangan. Hal ini diperburuk oleh sifat komoditas telur yang terus diproduksi setiap hari.
"Harga ini dibentuk oleh mekanisme pasar. Artinya 98% peternak, petelurnya rakyat dan di situlah letak dari harga itu terbentuk. Jadi kalau ada peternak yang mau jual Rp 19.000 dan ada yang jual Rp23.000, tentu Rp 19.000 yang dipilih oleh middleman. Padahal dijualnya di harga konsumennya relatif tidak turun juga," jelas Agung.
Berdasarkan data, rata-rata harga nasional di tingkat peternak berada di posisi Rp 24.500 per kg. Namun, penurunan paling tajam terjadi di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat yang menjadi pusat produksi.
Langkah Stabilisasi Melalui Program Pemerintah
Pemerintah berupaya melakukan konsolidasi dengan asosiasi peternak dan koperasi untuk mengembalikan harga sesuai aturan. Tujuannya agar harga kembali ke angka Rp 26.500 per kg sesuai Peraturan Kepala Bapanas.
"Nah oleh karena itu maka tadi sudah disepakati juga oleh teman-teman asosiasi teman-teman koperasi dan pelaku untuk bersama-sama menjaga agar harga ini menuju pada harga acuan di tingkat produsen atau on-farm sesuai dengan harga yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Bapanas yaitu di angka 26.500 per kilogram," tambah Agung.
Selain itu, Kementan mendorong agar penyerapan telur ditingkatkan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penambahan menu telur dalam program tersebut diharapkan mampu mendongkrak permintaan pasar secara signifikan.
"Kita tentu mendorong agar program makan bergizi gratis juga bisa meningkatkan menu telur per minggunya. Juga kita meminta agar harga beli telur ini juga mengikuti harga yang ditetapkan oleh Peraturan Bapanas," tutur Agung.
Upaya lain yang dilakukan adalah memfasilitasi distribusi dari wilayah surplus ke wilayah yang masih mengalami defisit pasokan. Saat ini, wilayah Jawa mengalami penurunan harga, namun harga di Maluku dan Papua masih tergolong tinggi.
"Kita masih punya Pulau Papua yang masih di bawah 0,4% produksinya, Maluku juga sama. Oleh karena itu salah satu upaya kita untuk stabilisasi harga ini adalah bagaimana memfasilitasi distribusi dari daerah produsen ke daerah yang masih defisit atau daerah surplus ke daerah defisit," jelas Agung.
