Peternak unggas nasional melakukan aksi protes dengan membagikan hingga membuang telur akibat harga jual di tingkat peternak yang terus merosot di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) pemerintah pada Jumat, 8 Mei 2026.
Kesenjangan harga ini terjadi di tengah lonjakan biaya produksi akibat mahalnya bahan baku pakan yang dipengaruhi pergerakan kurs dolar AS terhadap rupiah, sebagaimana dilaporkan CNBC Indonesia.
Data lapangan menunjukkan harga ayam hidup saat ini hanya Rp16.000 hingga Rp18.000 per kilogram, jauh di bawah HAP sebesar Rp25.000 dan Harga Pokok Produksi (HPP) yang mencapai Rp20.000 per kilogram.
Kondisi serupa dialami komoditas telur ayam ras dengan harga jual peternak di kisaran Rp22.000 per kilogram, padahal pemerintah menetapkan HAP senilai Rp26.500 per kilogram untuk melindungi produsen.
Ketua Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN) Alvino Antonio menjelaskan bahwa aksi membuang telur merupakan upaya untuk menarik atensi publik dan pemerintah terhadap kerugian yang diderita peternak rakyat.
"Sudah, sudah beberapa kali kejadian gitu. Sebenarnya bukan buang-buang telur sih, mereka lebih senang sebenarnya pengen membagikan. Jadi buang-buang telur itu ya supaya kalau nggak gitu kan nggak rame," ujar Alvino.
Ia menegaskan bahwa tindakan membuang telur hanya dilakukan pada sebagian kecil stok, sementara sisanya tetap didistribusikan secara gratis kepada warga yang membutuhkan agar tidak menjadi mubazir.
"Tapi sebenarnya mereka sudah membagikan kok, mereka membagikan. Yang dibuang-buang itu hanya sedikit karena mereka sadar kan daripada dibuang kan banyak orang yang membutuhkan," katanya.
Alvino menambahkan bahwa meskipun tekanan ekonomi sangat berat, pihaknya berharap para peternak tidak melakukan aksi mogok produksi karena akan mengganggu stabilitas pasokan pangan nasional.
"Kalau untuk mogok sih semoga jangan ya. Karena kalau sampai peternak mogok kan kasihan juga konsumen nanti semua repot jadinya," ujar Alvino.
Kenaikan biaya produksi yang signifikan saat ini memaksa peternak untuk menanggung beban operasional yang lebih besar tanpa adanya penyesuaian harga jual yang layak di pasar.
"Hari ini kan harga bahan baku pakan ternak itu naik semua. Jadi otomatis HPP peternak naik kan seperti itu," katanya.
Persoalan di sektor hulu juga disoroti oleh Ketua Koperasi Peternak Unggas Sejahtera (KPUS) Jawa Tengah dan Kendal, Suwardi, yang menyebut adanya kenaikan harga pakan hingga 20 persen akibat kebijakan distribusi.
"Jangan sampai pemerintah membuat produk hukum contohnya pengalihan BKK (Bursa Kerja Khusus) dari swasta ke Berdikari mengakibatkan hari ini kondisinya harga pakan naik 20%. Apakah ini adil dan bijak untuk kita?" ujar Suwardi.
Ia berpendapat bahwa harga telur di pasaran masih dapat dikendalikan pada angka Rp25.000 per kilogram jika pemerintah mampu menata distribusi bahan baku utama pakan secara lebih efektif dan adil.
"Kalau kita mau harga telur Rp25.000 bisa tidak? Bisa. Yang penting di hulu ditata dengan adil dan bijaksana," ujarnya.
Suwardi mendesak pemerintah untuk meninjau kembali berbagai pungutan pajak dalam rantai produksi pangan guna memperkuat kedaulatan pangan nasional dan melindungi peternak mandiri dari dominasi integrator besar.
"Kalau kita mau sadar pangan yang kuat menjadi negara yang berdaulat, tolong isi perut jangan dibelenggu dengan pajak-pajak," tutur Suwardi.
