PT Petrosea Tbk (PTRO) memperluas portofolio bisnis dengan merambah industri tambang emas di Papua Nugini melalui investasi strategis di Tolu Minerals Limited pada Rabu, 13 Mei 2026. Langkah ini menandai diversifikasi komoditas bagi perusahaan yang sebelumnya berfokus pada jasa pertambangan batubara.
Perseroan telah menuntaskan proses penawaran mengikat atau binding offer dengan Tolu Minerals Limited pada 20 April 2026. Dalam transaksi tersebut, Petrosea mengantongi instrumen finansial berupa convertible note senilai AUS$ 23,75 juta yang dapat dikonversi menjadi ekuitas maupun kontrak jasa pertambangan.
Head of Research KISI Sekuritas, Muhammad Wafi, menilai ekspansi tersebut berpotensi mengoptimalkan profitabilitas jika proyek baru sudah mulai berkontribusi. Namun, kontribusi pendapatan langsung belum akan terlihat dalam jangka pendek karena status investasi yang masih berbentuk instrumen finansial.
"Prospek 2026 cukup menarik. Profitabilitas bisa optimal kalau proyek-proyek baru sudah mulai berkontribusi," ujar Muhammad Wafi.
Wafi menambahkan bahwa katalis utama kinerja perusahaan saat ini tetap bersandar pada tumpukan kontrak atau backlog jangka panjang yang solid. Tingginya harga emas global akibat ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran turut memperkuat narasi diversifikasi perusahaan.
"Harga emas global yang tinggi menguntungkan narasi diversifikasi emas PTRO meski revenue dari Tolu belum masuk dalam waktu dekat," kata Muhammad Wafi.
Analisis dari BRI Danareksa Sekuritas menyebutkan bahwa monetisasi backlog kontrak jangka panjang bersama Freeport Indonesia dan Bara Prima Mandiri menjadi penopang kinerja utama. Selain itu, emiten juga mengakselerasi segmen engineering, procurement, construction, and installation (EPCI) melalui integrasi Hafar dan Scan-Bilt.
Ekspansi internasional perusahaan juga menjangkau Pakistan melalui proyek bersama Reko Diq Mining Company. Meski prospek terlihat cerah, perusahaan tetap menghadapi risiko terkait beban bunga tinggi, operasional di wilayah baru, serta potensi perubahan regulasi pertambangan domestik mengenai pajak dan rencana kerja anggaran biaya.
