Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) secara tegas menolak rancangan kebijakan Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA) pada Rabu (20/5/2026), karena dinilai berpotensi menciptakan monopoli perdagangan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk.
Struktur perdagangan sawit nasional dikhawatirkan akan berubah secara fundamental akibat regulasi baru ini, seperti dilansir dari Detik Finance. Kebijakan tersebut diduga memicu praktik rente ekonomi, penguasaan rantai ekspor oleh kelompok tertentu, hingga penurunan daya tawar petani.
Ketua Umum POPSI Mansuetus Darto menyatakan bahwa perumusan draf aturan ini sama sekali tidak melibatkan pelaku usaha sawit nasional, koperasi, maupun organisasi petani sawit. Pemerintah diminta untuk mengingat dampak buruk dari kebijakan monopoli komoditas di masa lalu.
"Kita pernah punya pengalaman pahit ketika monopoli perdagangan komoditas dijalankan atas nama kepentingan nasional, tetapi ujungnya justru menghancurkan petani dan memperkaya segelintir elite. Negara tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama terhadap sawit," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (20/5/2026).
POPSI menilai ada kemiripan pola antara rancangan kebijakan saat ini dengan sejarah tata niaga cengkeh era BPPC. Penunjukan gatekeeper ekspor melalui BUMN akan memutus akses langsung produsen swasta ke pasar global, menghilangkan kompetisi yang sehat, dan menempatkan kontrol volume serta harga sepenuhnya di tangan pemerintah.
Dampak regulasi ini juga akan memukul perusahaan sawit nasional yang selama ini mengandalkan sistem hedging dan kontrak langsung dengan pembeli internasional. Berkurangnya jumlah pembeli efektif di pasar domestik diprediksi bakal menekan harga tanda buah segar (TBS) di tingkat petani.
"Dalam sejarah perdagangan komoditas, kalau akses pasar menyempit, maka margin paling bawah yang pertama kali dikorbankan adalah petani. Jangan sampai petani sawit kembali menjadi korban kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat," tegas Darto.
