Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 diprediksi berpotensi mengalami pembengkakan hingga Rp200 triliun dipicu oleh lonjakan harga minyak mentah dan pelemahan nilai tukar rupiah. Proyeksi tersebut disampaikan oleh Kepala Ekonom Permata Bank, Josua Pardede, dalam acara PIER Economic Review Kuartal I 2026 di Jakarta pada Selasa (12/5/2026).
Dilansir dari Suara, realisasi defisit APBN hingga Kuartal I 2026 telah menyentuh angka Rp240,1 triliun atau setara 0,93 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah sendiri mematok target defisit sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68 persen terhadap PDB untuk keseluruhan tahun anggaran 2026.
Permata Institute of Economic Research (PIER) mensimulasikan tambahan beban fiskal ini akan terjadi apabila rata-rata rupiah berada pada level Rp17.400 per dolar AS dan harga minyak mentah menyentuh 100 dolar AS per barel. Kondisi tersebut melampaui asumsi Indonesian Crude Price (ICP) dalam APBN yang hanya dipatok sebesar 70 dolar AS per barel.
Josua menjelaskan bahwa fluktuasi harga komoditas energi dan nilai tukar memberikan tekanan langsung terhadap beban subsidi dan ruang fiskal. Kenaikan harga minyak Brent yang sempat mendekati rata-rata 86 dolar AS per barel sejak awal tahun menjadi faktor risiko utama bagi postur anggaran negara.
"Dampak dari kenaikan harga minyak mentah dan juga pelemahan nilai tukar rupiah itu dalam kondisi asumsi tertentu ini bisa mendorong perlebaran defisit anggaran yang cukup besar," kata Josua, Kepala Ekonom Permata Bank.
Ia memaparkan bahwa kenaikan harga minyak tidak hanya meningkatkan biaya impor energi, tetapi juga memicu inflasi serta kenaikan biaya logistik secara nasional. Risiko terburuk diprediksi muncul jika eskalasi konflik di Timur Tengah mendorong harga minyak menembus angka 130 dolar AS per barel.
Pemerintah saat ini tercatat masih memiliki cadangan berupa Saldo Anggaran Lebih (SAL) mencapai Rp420 triliun sebagai bantalan fiskal. Namun, tekanan geopolitik yang berkepanjangan berisiko menggerus cadangan tersebut melalui depresiasi rupiah dan inflasi tinggi.
"Kita berharap bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pun juga bisa lebih berkualitas ke depannya. Tentunya dengan disupport tadi oleh belanja-belanja prioritas yang juga harapannya bisa lebih prioritas lagi ke depannya," tutup Josua.
Guna menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah, pemerintah disarankan untuk mempertajam skala prioritas belanja negara. Fokus anggaran perlu dialihkan pada sektor-sektor produktif untuk menahan dampak tekanan global terhadap daya beli masyarakat.
