Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) diperkirakan terus mengalami tren pelemahan hingga berpotensi menembus level Rp 18.000 per dolar AS dalam waktu dekat, seperti dilansir dari Detik Finance.
Kondisi ini dipicu oleh persoalan struktural perekonomian nasional serta sentimen negatif dari para investor terhadap sejumlah kebijakan domestik terbaru.
Analis komoditas dan mata uang, Ibrahim Assuaibi, memproyeksikan depresiasi mata uang Garuda dapat menyentuh angka Rp 18.200 per dolar AS antara akhir pekan ini sampai pekan depan.
"Untuk harga rupiah dalam minggu ini kalau tidak kena minggu depan ya itu Rp 18.000 sudah di depan mata. Karena saya melihat kalau Rp 18.000 ini tembus, kemungkinan besar ya ini akan menuju di Rp 18.200," kata Ibrahim Assuaibi, Analis Komoditas dan Mata Uang.
Menurut Ibrahim, tekanan terhadap pemerintah bertambah karena defisit neraca transaksi berjalan akibat tingginya impor energi, terutama minyak mentah yang harganya saat ini melonjak di atas US$ 90 per barel.
"Di APBN itu (harga minyak) US$ 70 per barrel, rupiahnya di 16.500. Tetapi sekarang rupiahnya sudah di angka anggap saja Rp 17.900, kemudian minyak mentahnya bukan di US$ 70 tapi di atas US$ 90. Pemerintah harus mengeluarkan dolar yang cukup besar. Sedangkan impor minyak mentah ini 85% itu larinya subsidi. Nah sehingga apa? Ini beban, tekanan bagi pemerintah untuk menutupi defisit ini," tutur Ibrahim Assuaibi, Analis Komoditas dan Mata Uang.
Kebutuhan korporasi asing untuk membagikan dividen di pasar modal turut mengerek permintaan dolar di dalam negeri, sehingga memicu volatilitas aset lain seperti emas digital.
"Sudah kita kekurangan dolar, kemudian beban dividen yang harus dibagikan terhadap para investor, terutama investor asing di perusahaan-perusahaan yang listing di bursa, di pasar modal. Nah ini membuat satu kegaduhan tersendiri," ucap Ibrahim Assuaibi, Analis Komoditas dan Mata Uang.
Kenaikan indeks dolar memicu perpindahan aset investasi jangka pendek dari sektor logam mulia oleh para pelaku pasar.
"Dana yang tadinya mereka investasikan di logam mulia, di emas digital, mereka pindahkan. Kenapa? Momentum untuk mendapatkan keuntungan secara jangka pendek itu ada di indeks dolar, bukan di logam mulia," ujar Ibrahim Assuaibi, Analis Komoditas dan Mata Uang.
Selain itu, regulasi baru mengenai sistem ekspor satu pintu lewat badan usaha milik negara baru, Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), memunculkan keraguan di kalangan penanam modal asing.
"Ekspor satu pintu melalui DSI ini membuat kegaduhan. Memang secara jangka panjang bagus, karena pemerintahan di luar negeri pun sama, di Eropa juga sama seperti itu. Tapi karena dalam kondisi yang tidak baik-baik saja saat ini ekonomi, ini membuat kegaduhan tersendiri," jelas Ibrahim Assuaibi, Analis Komoditas dan Mata Uang.
Penerapan teknis aturan ini dinilai menjadi beban mendadak bagi sejumlah perusahaan tambang yang terikat kontrak kerja.
"Pemerintah benar bahwa dengan satu pintu ini kemungkinan besar tidak akan ada kebocoran untuk ekspor ilegal. Karena selalu tidak sesuai secara kertas dan secara teknis itu berbeda. Tetapi ini pun juga menjadi beban tersendiri, terutama bagi perusahaan-perusahaan tambang yang sudah melakukan kontrak kerja jangka pendek maupun jangka menengah, jangka panjang dengan perusahaan-perusahaan di luar negeri," sambung Ibrahim Assuaibi, Analis Komoditas dan Mata Uang.
Penilaian serupa disampaikan Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, yang memandang kejatuhan nilai mata uang nasional ke angka psikologis baru akan mempercepat depresiasi lanjutan.
"Jadi bahkan bukan Rp 18.000, tapi level psikologis setelah Rp 18.000 ke Rp 19.000, pelemahannya akan jauh lebih cepat karena batas psikologisnya memang sudah menembus," tutur Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif CELIOS.
Bhima menyoroti minimnya sosialisasi awal kebijakan ekspor satu pintu DSI kepada pelaku usaha yang berakibat pada penurunan minat investasi di Indonesia.
"Ini perubahannya terjadi begitu cepat, diumumkan begitu cepat. Sebelumnya bahkan belum ada sosialisasi ataupun pembahasan misalnya dengan para pelaku usaha. Sehingga ini juga menurunkan minat berinvestasi di Indonesia," jelas Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif CELIOS.
Faktor lain yang dicermati pelaku pasar adalah pembengkakan anggaran akibat sejumlah program populis jangka panjang pemerintah.
"Ada kekhawatiran defisit APBN-nya masih akan terus melebar karena ada beban biaya subsidi energi, dan juga ada beban dari program-program populis atau program mercusuar Prabowo seperti MBG, Kopdes Merah Putih yang efek ekonominya masih diragukan tapi anggarannya cukup besar," papar Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif CELIOS.
