Sektor industri petrokimia dan plastik nasional mulai dibayangi ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal akibat lonjakan biaya energi dan pelemahan nilai tukar rupiah. Meski hingga saat ini belum ada laporan resmi pengurangan tenaga kerja, serikat buruh memberikan peringatan dini akan potensi efisiensi dalam tiga bulan ke depan.
Dilansir dari Detik Finance, Presiden Partai Buruh sekaligus Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyampaikan bahwa risiko pemangkasan karyawan tetap tinggi akibat konflik di Timur Tengah. Ia menyebut manajemen di beberapa pabrik sudah memberikan sinyal efisiensi kepada serikat pekerja.
"Semua pengusaha juga kalau bisa kan jangan PHK. Jadi nggak mungkin dia akan mengatakan PHK. Kita tunggu tiga bulan ke depan," ujar Said Iqbal, Presiden Partai Buruh, di depan Kantor Kemnaker pada Kamis (7/5/2026).
Menurut Said, potensi penutupan pabrik dan PHK massal terdeteksi di sekitar 10 perusahaan yang tersebar di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan DKI Jakarta. Kondisi ini dipicu oleh tingginya biaya energi jika eskalasi geopolitik terus berlanjut.
"Ada 10 perusahaan kemungkinan di industri tekstil, garmen, plastik, komponen elektronik yang akan tutup di Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan sebagian di DKI. Itu kemungkinan akibat perang kalau masih berlanjut, karena biaya energi kan tinggi," ujar Said Iqbal, Presiden Partai Buruh.
Said menambahkan bahwa sektor plastik sangat rentan karena ketergantungan pada bahan baku impor seperti polimer dan petrokimia. Pelemahan rupiah memaksa perusahaan membeli bahan baku dengan dolar AS namun menjual produk jadi di pasar domestik dengan mata uang rupiah.
"Tapi realitanya, laporan dari anggota KSPI, bukan orang lain, serikat pekerja di perusahaan, terutama di sektor industri TPT, tekstil dan produk turunannya. Benang, kain, dan polyester, dan sebagainya," kata Said Iqbal, Presiden Partai Buruh, dalam konferensi pers virtual pada Senin (4/5/2026).
Kesulitan industri semakin bertambah seiring dengan kenaikan tajam harga bahan baku plastik di tingkat global.
"Kemudian industri plastik, karena harga bahan baku plastik naik tajam, sehingga industri kesulitan. Bahan bakunya impor, polimer impor, petrokimia banyak yang impor. Begitu diproduksi, impor berarti beli barangnya pakai dolar, jualnya di pasar domestik pakai rupiah. Saat rupiah melemah terhadap dolar, ya buntung. Makanya harga plastik naik," jelas Said Iqbal, Presiden Partai Buruh.
Di sisi lain, Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) memberikan pernyataan yang berbeda terkait kondisi ketenagakerjaan saat ini. Ketua Inaplas, Suhat Miyarso, menegaskan belum ada laporan PHK dari perusahaan-perusahaan yang menjadi anggotanya.
"Mengenai PHK, ya tadi saya sampaikan bahwa sampai dengan hari ini tidak ada satu pun anggota Inaplas yang melaporkan kejadian PHK," kata Suhat Miyarso, Ketua Inaplas, dalam diskusi Forum Wartawan Industri pada Selasa (5/5).
Suhat menekankan bahwa tekanan pada sektor industri sebenarnya sudah dirasakan sejak sebelum konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel pecah pada akhir Februari 2026.
"Dengan demikian Inaplas juga tidak pernah melaporkan kepada pemerintah terjadinya PHK di industri-industri anggota Inaplas," papar Suhat Miyarso, Ketua Inaplas.
Senada dengan Suhat, pihak asosiasi mengklaim bahwa operasional perusahaan masih berjalan normal karena permintaan dari pelanggan tetap terjaga. Wakil Ketua Umum Inaplas, Edi Rivai, memastikan tidak ada rencana pengurangan pekerja dalam proyeksi bisnis mereka ke depan.
"Jadi di industri petrokimia dan hilirnya, hampir saya sampaikan hingga saat ini tidak satu orang pun di-PHK, dan itu tidak ada di dalam ramalan ataupun outlook yang akan dilakukan ke depan, tidak ada kita sampaikan PHK," jelas Edi Rivai, Wakil Ketua Umum Inaplas.
