Pemerintah Indonesia mengadopsi sistem pengelolaan ekspor komoditas sumber daya alam dari sejumlah negara sukses demi meningkatkan penerimaan negara. Kebijakan ini disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Rangka Penyampaian KEM-PPKF RAPBN Tahun Anggaran 2027 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD-RI, Jakarta, pada Rabu, 20 Mei 2026.
Langkah penataan ulang tata kelola komoditas ini diambil agar kekayaan alam nasional dapat dikuasai penuh dan dioptimalkan hasilnya. Penegasan tersebut disampaikan Kepala Negara untuk menjawab pandangan terkait arah kebijakan ekonomi baru yang ditempuh pemerintah.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia harus melihat dan mengambil pelajaran dari negara-negara yang telah terbukti berhasil mengelola kekayaan alam mereka.
"Kita harus lihat dan belajar dari Saudi Arabia, Qatar, Rusia, Aljazair, Kuwait, Maroko, Ghana. Bahkan dari tetangga kita seperti Malaysia dan Vietnam," ucap Presiden Prabowo Subianto.
Negara-negara tersebut dinilai telah berhasil meningkatkan pendapatan negara secara signifikan melalui pengelolaan ekspor komoditas yang tepat. Menurut Kepala Negara, hasil dari optimalisasi tata kelola kekayaan alam tersebut langsung disalurkan untuk memfasilitasi kebutuhan publik secara luas.
"Mereka benar-benar menguasai dan berhasil mengelola kekayaan sumber daya alam mereka," tutur Presiden Prabowo Subianto.
Keberhasilan negara-negara tersebut dalam mengelola sektor ekspor berdampak langsung pada kualitas fasilitas publik yang dinikmati masyarakatnya. Pemerintah mencatat hasil optimalisasi itu diwujudkan dalam bentuk sistem pendidikan modern, layanan kesehatan yang baik, hingga ketersediaan infrastruktur mumpuni.
"Mereka berhasil menyelenggarakan pendidikan yang terbaik yang tidak kalah dengan pendidikan negara-negara industri maju. Mereka punya layanan kesehatan yang baik, infrastruktur modern, Sovereign Wealth Fund kelas dunia," kata Presiden Prabowo Subianto.
Melalui pencapaian yang ditunjukkan oleh negara-negara tersebut, seluruh pihak diminta untuk bersikap terbuka dalam mempelajari tata kelola yang baik. Dilansir dari metrotvnews.com, kebijakan penataan ekspor ini diarahkan sepenuhnya untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat Indonesia.
"Karena itu saya tegaskan, apa yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia hari ini bukan kebijakan yang aneh-aneh, bukan kebijakan luar biasa. Ini adalah praktek yang sudah dilakukan oleh banyak negara yang bertujuan untuk kepentingan rakyat," tegas Presiden Prabowo Subianto.
