Presiden RI Prabowo Subianto membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) untuk mengatasi manipulasi harga ekspor komoditas minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan batu bara. Kebijakan ini diambil demi mencegah kebocoran devisa negara akibat praktik manipulasi perdagangan, dilansir dari Suara pada Minggu (24/5/2026).
Menteri Keuangan Purbaya mengungkapkan dalam acara Jogja Financial Festival bahwa pembentukan badan tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya laporan mengenai praktik under invoicing. Manipulasi ini dilakukan oleh sejumlah pengusaha dengan mengecilkan nilai harga serta volume komoditas asli dalam aktivitas ekspor.
"Jadi mereka boleh dibilang sebagian diselundupkan lah," kata Purbaya, Menteri Keuangan.
Pemeriksaan terhadap 10 perusahaan CPO terbesar di Indonesia kemudian dilakukan atas instruksi langsung dari Kepala Negara. Purbaya menemukan bahwa aksi manipulasi harga ini dijalankan melalui perusahaan perantara di Singapura sebelum komoditas dikirim ke Amerika Serikat.
"Harganya di sini ke Singapura itu setengah dari harga dari Singapura ke Amerika. Jadi kalau saya sebagai Menteri Keuangan saya rugi. Pajak ekspor yang saya peroleh setengahnya. Pajak pendapatan juga separuhnya. Devisa juga lebih sedikit. Devisa juga lebih sedikit dan diparkir ke luar negeri," beber Purbaya, Menteri Keuangan.
Kementerian Keuangan awalnya mengusulkan pengetatan pengawasan lapangan lewat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk membendung kerugian. Namun, pihak kepresidenan menilai instansi tersebut masih rawan mengalami kebocoran anggaran sehingga diperlukan pembenahan sistemik.
"Bea Cukai juga gampang bocor. Jadi Pak Presiden pikir sebaiknya ya sudah kita beresin saja sekalian. Kita buat satu lembaga atau badan ekspor namanya DSI, Danantara Sumberdaya Indonesia. Di mana semua pengekspor nanti hanya bisa lewat situ. Jadi yang jual hanya DSI itu ke pasar-pasar dunia," papar Purbaya, Menteri Keuangan.
Melalui sistem satu pintu ini, DSI diproyeksikan mampu mendongkrak penerimaan negara dari sektor pajak dan bea keluar secara signifikan. Seluruh hasil pengelolaan ekspor komoditas tersebut nantinya dialokasikan untuk mendanai berbagai program pembangunan ekonomi nasional.
"Dan yang paling penting adalah barang kita tidak diselundupkan ke luar negeri. Jadi nanti untungnya juga dipakai untuk membangun ekonomi kita. Jadi dengan itu saya harapkan uang saya lebih banyak, dan uangnya bisa dipakai untuk membantu program-program Pemerintah, termasuk pendidikan maupun program-program pembangunan daerah," jelas Purbaya, Menteri Keuangan.
