Ekonomi pedesaan diproyeksikan bergerak pesat melalui perputaran uang bernilai besar dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dampak positif tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat meresmikan operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada Sabtu (16/5/2026), dilansir dari Kompas.
Peredaran uang dalam jumlah masif di tingkat desa tidak hanya menyasar perbaikan gizi, tetapi juga sekaligus menyediakan pangsa pasar baru bagi komoditas lokal. Potensi ekonomi ini muncul karena pasokan bahan pangan untuk program tersebut akan dibeli langsung dari hasil bumi masyarakat setempat.
"Program Makan Bergizi Gratis membuat uang beredar di desa sangat besar," kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Skema pencairan dana program ini diperkirakan memicu perputaran modal yang tinggi bagi para pelaku usaha kecil di desa. Prabowo menjelaskan simulasi hitungan apabila sebuah wilayah memiliki ribuan penerima manfaat dengan alokasi anggaran harian tertentu.
"Pasarnya ada langsung di desa mereka sendiri," ujarnya.
Efisiensi biaya distribusi dipercayai dapat tercapai melalui strategi penyerapan pangan lokal ini demi memperkokoh ketahanan finansial desa. Untuk mendukung kelancaran distribusi logistik dan pemenuhan kebutuhan warga, pemerintah memperkuat peran Koperasi Desa Merah Putih.
Lembaga ekonomi desa tersebut diproyeksikan memegang banyak fungsi strategis, mulai dari penyaluran pupuk bersubsidi hingga penyediaan obat murah. Pemerintah menargetkan pendirian 30.000 koperasi desa baru yang ditargetkan selesai pada Agustus mendatang.
Selain penguatan sektor domestik, ketahanan pangan nasional dilaporkan berada dalam kondisi stabil hingga menarik minat ekspor dari beberapa negara. Kendati demikian, pemenuhan pasokan pangan di dalam negeri tetap menjadi prioritas utama sebelum melayani permintaan pasar internasional.
Pada bagian akhir arahannya, kepala negara memberikan peringatan keras kepada seluruh aparatur pemerintah untuk menjaga integritas pelaksanaan program. Sanksi tegas berupa pencopotan jabatan akan langsung diterapkan bagi pejabat yang terbukti melakukan pelanggaran hukum.
"Siapa pun yang menyalahgunakan kewenangan akan kita tertibkan dan kita copot dari jabatan," tegas Prabowo Subianto.
