Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah mantan menteri dan mantan Gubernur Bank Indonesia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat, 22 Mei 2026. Pertemuan strategis tersebut digelar untuk membahas pengalaman penanganan krisis ekonomi masa lalu serta merumuskan langkah antisipatif dalam menjaga stabilitas sektor keuangan nasional di tengah ketidakpastian global saat ini.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa para tokoh ekonomi yang hadir membagikan rekam jejak mereka saat mengawal perekonomian nasional, khususnya pada periode tahun 2004 hingga 2014.
"Tadi mendampingi Bapak Presiden menerima beberapa tokoh yang pernah menjadi menteri atau Gubernur Bank Indonesia. Dalam pertemuan tadi disampaikan beberapa hal yang menjadi pengalaman mereka saat menghadapi krisis di tahun 2008," ujar Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai pertemuan tersebut.
Airlangga Hartarto menambahkan bahwa para senior ekonomi memberikan catatan penting mengenai cara menghadapi tekanan eksternal berat, termasuk lonjakan inflasi dan guncangan nilai tukar akibat krisis minyak dunia.
"Kalau kita cek dengan konteks hari ini, relatif situasi makro kita lebih baik, fundamental lebih kuat. Dan depresiasi rupiah itu sekitar 5 persen, jadi jauh lebih rendah dari berbagai kasus sebelumnya," ungkap Airlangga Hartarto.
Menurut Airlangga Hartarto, perwakilan dunia usaha menyambut baik arah kebijakan tata kelola ekspor komoditas dan menyatakan kesiapan untuk bersinergi melalui badan usaha milik negara.
"Kami laporkan terkait kemarin pertemuan dengan para asosiasi pengusaha baik dalam maupun luar negeri, sosialisasi dari devisa hasil ekspor dan sosialisasi daripada ekspor melalui badan usaha milik negara," ujar Airlangga Hartarto.
Pemerintah menjadwalkan implementasi kebijakan devisa hasil ekspor tersebut mulai berlaku pada 1 Juni 2026 secara bertahap dengan evaluasi berkala pada tiga bulan pertama.
"Bapak Presiden (Prabowo) meminta kami beserta Menteri Keuangan (Purbaya) untuk memonitor bagaimana regulasi-regulasi untuk memperkuat situasi finansial dan juga menjaga prudensial dari perbankan kita," katanya.
Airlangga Hartarto menguraikan bahwa pada tahun 2005 Indonesia sempat menghadapi lonjakan harga minyak dunia hingga menyentuh angka 140 dolar AS per barel.
"Di tahun 2005 ada krisis minyak di mana harga minyak bisa naik sampai US$140. Ada pada waktu itu penyesuaian harga sehingga inflasinya bisa naik ke 27 persen," ujar Airlangga Hartarto.
Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya belajar dari sejarah ekonomi agar tidak mengulangi kesalahan atau risiko yang sama di masa depan.
"Mereka yang tidak belajar dari sejarah, akan dihukum oleh sejarah, akan mengulangi sejarah kelam yang sama." kata Prabowo Subianto saat mengutip adagium dalam pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 pada Rabu, 20 Mei 2026.
Mantan Gubernur Bank Indonesia periode 2003-2008 Burhanuddin Abdullah turut membagikan pengalamannya memimpin kebijakan moneter saat menghadapi tekanan inflasi domestik yang tinggi pada masa lalu.
"Cerita masa lalu, ada event yang dulu juga pernah kejadian. Barangkali bisa dijadikan pelajaran sekarang gitu," kata Burhanuddin Abdullah usai bertemu Presiden di Istana.
Burhanuddin Abdullah menegaskan bahwa diskusi dalam pertemuan tersebut difokuskan pada kilas balik kebijakan energi dan moneter, bukan dinamika kurs rupiah terkini.
"Enggak, bukan itu (soal kurs rupiah saat ini). Dulu misalnya kan tahun 2005 kita naikin BBM 126 persen. Cuma beda sumbernya aja, sekarang eksternal, dulu di dalam negeri yang menaikkan. Itu juga karena eksternal kan, faktornya maksud saya eksternal kan. Nah terus kemudian dampaknya kan sama seperti sekarang," jelas Burhanuddin Abdullah.
Burhanuddin Abdullah menjabarkan langkah taktis Bank Indonesia kala itu yang menaikkan suku bunga acuan secara signifikan untuk mengendalikan ekspektasi inflasi pasar.
"Yang pertama itu 75, yang kedua 100 basis poin sehingga dari 8 waktu itu jadi 12,5 persen. Itu masih positif dampaknya karena inflasi diperkirakan 17 persen, sehingga suku bunga dengan 12,5 persen saja masih negatif," ucap Burhanuddin Abdullah.
Kombinasi kebijakan fiskal dan moneter yang ketat pada masa itu terbukti efektif meredam gejolak finansial dan mengembalikan stabilitas makroekonomi.
"Jadi dia, setelah tahu bahwa direspon positif, turun pelan-pelan, rupiah stabil, turun pelan-pelan, akhirnya tahun 2006 inflasi kita kembali ke tahun 2004," ucap Burhanuddin Abdullah.
Burhanuddin Abdullah menyampaikan beberapa rumusan pemikiran strategis jangka panjang kepada Kepala Negara, yang kemudian langsung direspons secara konkret di tempat.
"Ada umum sekali tadi yang saya usulkan tapi Pak Bapak Presiden meminta Menteri Keuangan tadi untuk mencoba memikirkan hal-hal yang saya pikirkan itu ke depan," ucap Burhanuddin Abdullah.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kesiapan kementeriannya untuk segera mendalami dan menindaklanjuti seluruh catatan dari para tokoh senior tersebut.
"Kita pelajari, masukan dari mereka apa. Saya sudah catat, saya diperintahkan untuk mempelajari, ya kita pelajari," ucap Purbaya Yudhi Sadewa.
Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa seluruh tokoh senior yang hadir sepakat struktur fundamental ekonomi nasional saat ini berada dalam kondisi yang kokoh.
"Tadi kan banyak senior-senior dari bekas mantan Gubernur BI ada satu, dari Bappenas ada beberapa. Dia sharing pengetahuan gimana waktu mengalami krisis '97, 2007-2008, dan sebelum-sebelumnya," ujar Purbaya Yudhi Sadewa.
Purbaya Yudhi Sadewa membandingkan fluktuasi nilai tukar saat krisis moneter 1998 yang melonjak berkali-kali lipat dengan kondisi saat ini yang pergerakannya jauh lebih terukur.
"Kan sekian kali lipat. Kalau sekarang kan cuma 4-5 persen kan sebetulnya jauh. Dan di samping itu fundamental ekonominya bagus sekali," katanya.
Purbaya Yudhi Sadewa mengidentifikasi bahwa dinamika pasar keuangan saat ini lebih banyak dipicu oleh faktor sentimen dan persepsi pelaku pasar global.
"Mereka juga bilang mungkin persepsi orang yang membuat ada tekanan nilai tukar," ujarnya.
Untuk meredam gejolak yang tidak perlu, Kementerian Keuangan akan mengoptimalkan strategi diseminasi informasi terkait capaian indikator ekonomi riil kepada publik.
"Kalau fundamental sih enggak ada masalah, mereka setuju. Jadi kita akan memperbaiki cara mungkin kita mensosialisasikan keberhasilan kita ke publik," katanya.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengonfirmasi lewat media sosial bahwa pertemuan tersebut merangkum tiga agenda utama, yakni penguatan regulasi perbankan dengan prinsip kehati-hatian, percepatan kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE), serta pembenahan tata kelola ekspor komoditas melalui BUMN Danantara Sumberdaya Indonesia.
