Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperbaiki tata kelola ekonomi nasional demi mencegah kebocoran kekayaan negara ke luar negeri pada Senin (1/6/2026). Langkah strategis ini ditempuh agar hasil pembangunan dapat didistribusikan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat melalui serangkaian program prioritas.
Upaya pemerataan kesejahteraan tersebut diwujudkan melalui kebijakan hilirisasi, pemantapan ketahanan pangan, penguatan ekonomi berbasis desa, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, sebagaimana dilansir dari Detik Finance. Pembenahan sistem ekonomi ini diprioritaskan karena besarnya potensi kekayaan domestik yang selama ini justru mengalir dan dinikmati di luar negeri.
"Kita memperbaiki tata kelola agar kekayaan bangsa tidak terus bocor dan tidak terus mengalir ke luar negeri," ujar Prabowo dalam upacara peringatan hari lahir Pancasila, disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (1/6/2026).
Restrukturisasi ekonomi tersebut diakui tidak berjalan mudah karena memicu resistensi dari sektor-sektor informal yang merugikan negara. Presiden menyatakan bahwa kebijakan penertiban ini akan berhadapan langsung dengan pihak-pihak yang selama ini mengandalkan praktik ilegal untuk meraup keuntungan pribadi.
"Mungkin juga kita akan menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok yang suka dengan korupsi, suka dengan penyeludupan, suka dengan tindakan-tindakan ekonomi yang ilegal. Kita akan mungkin menghadapi perlawanan dari mereka-mereka yang tidak cinta Tanah Air, bahkan berusaha terus untuk memperlemah NKRI," penegasan Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Pemerintah memastikan agenda transformasi ekonomi tetap berjalan konsisten tanpa kompromi terhadap segala bentuk hambatan dan gangguan. Kebijakan jangka panjang tetap menjadi prioritas utama demi mengamankan kedaulatan ekonomi dan kesejahteraan generasi mendatang.
"Tapi bangsa yang besar harus berani. Kita harus berani ambil keputusan yang benar walaupun sulit. Kita harus berani membela rakyat kita. Kita tidak boleh mewariskan kemudahan jangka pendek, tapi mengorbankan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita," pungkas Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
