Presiden Prabowo Subianto berkomitmen mempercepat penyediaan satu juta unit rumah terjangkau bagi masyarakat mulai tahun 2026 untuk meningkatkan kelayakan hunian bagi buruh dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Target ambisius tersebut disampaikan Prabowo dalam agenda May Day di kawasan Monas, Jakarta, pada 1 Mei 2026.
Dilansir dari Ekonomi, pemerintah berupaya mengejar ketertinggalan mengingat kuota rumah subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) saat ini baru menyentuh angka 350.000 unit. Presiden menegaskan pembangunan akan difokuskan pada klaster strategis yang dekat dengan kawasan industri guna menekan biaya logistik pekerja.
"Tahun ini sudah sampai 350.000 rumah, tapi sasaran kita adalah minimal 1 juta rumah. Kita akan mulai tahun ini juga 1 juta rumah" ujar Prabowo, Presiden Republik Indonesia.
Lokasi pembangunan akan disesuaikan dengan kebutuhan para pekerja di lapangan agar efisiensi waktu tempuh ke tempat kerja dapat dirasakan langsung oleh sektor buruh secara nasional.
“Rumah-rumah ini akan dibangun sesuai saran saudara [para pekerja], akan dibuat di klaster-klaster yang dekat dengan kawasan-kawasan industri. Yang dekat dengan tempat bekerja” tambah Prabowo.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan optimisme terhadap target tersebut melalui pengembangan 10 kota baru dan kolaborasi lintas sektor. Tim teknis sedang melakukan survei wilayah di berbagai titik mulai dari Bekasi, Tangerang, Batang, hingga wilayah Indonesia Timur dan Kalimantan.
"Jadi kita juga sebulan ini kita minta bekerja keras untuk melakukan survei-survei untuk arahan Bapak Presiden mempersiapkan kota-kota baru ya mohon doanya" tutur Maruarar Sirait, Menteri PKP.
Ketua Umum The Hud Institute, Zulfi Syarif Koto, menilai target satu juta rumah sebagai langkah realistis untuk mengompensasi program tiga juta rumah yang belum tercapai pada tahun pertama kepemimpinan. Ia menyarankan pemerintah aktif mencari alternatif pembiayaan di luar APBN melalui kerja sama dengan pemerintah daerah.
“Saya pikir realistis 1 juta rumah, mungkin yang pertama digenjot itu pelaksanaan renovasi melalui program BSPS 400.000 unit dan FLPP [Rumah subsidi] 350.000 unit” jelas Zulfi Syarif Koto, Ketua Umum The Hud Institute.
Pemerintah juga mempertimbangkan pemanfaatan lahan negara yang menganggur dan aset BUMN di Jakarta untuk dijadikan hunian vertikal bagi MBR. Sementara itu, Dewan Pengurus Pusat Real Estate Indonesia (REI) menyambut positif rencana perpanjangan tenor KPR hingga 40 tahun.
"Tujuannya baik, agar angsuran bisa terjangkau sepadan dengan uang sewa rumah misalnya dan memberi kepastian setiap warga negara bahkan di sektor informal juga bisa mendapat rumah" pungkas Bambang Ekajaya, Wakil Ketua Umum DPP REI.
