Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mengalihkan keberpihakan pembiayaan kepada masyarakat kecil dan pelaku usaha baru. Penegasan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna di DPR RI, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026), sebagaimana dilansir dari Detik Finance.
Langkah ini diambil karena kepala negara menilai penyaluran kredit perbankan selama ini masih didominasi oleh kelompok pengusaha besar yang telah mapan. Bank pemerintah diminta untuk tidak lagi memprioritaskan debitur kaya yang sudah lama mendapatkan fasilitas permodalan.
"Saya minta bank-bank Himbara cobalah menjadi bank yang patriotik. Jangan dia lagi, dia lagi. Yang dikasih kredit orang yang sudah kaya," kata Prabowo.
Menurut Presiden, para pengusaha besar yang terus-menerus menggunakan fasilitas kredit negara semestinya mulai mandiri. Kelompok tersebut diharapkan mampu mencari sumber pembiayaan lain di luar bank milik pemerintah.
"Kalau dia sudah lama terima kredit dari pemerintah, ya sudah berjuang dong. Masa terus menerus dikasih kepada mereka," ujar Prabowo.
Ketimpangan di sektor perbankan juga menjadi sorotan tajam karena masyarakat miskin justru dibebani bunga pinjaman yang lebih tinggi daripada korporasi besar. Kebijakan diskriminatif tersebut dinilai tidak masuk akal sehingga harus segera diubah demi keadilan ekonomi.
"Kemudian orang miskin disuruh bayar bunga lebih tinggi dari pengusaha besar, ini saya kira sudah di luar akal sehat. Saya perintahkan bank pemerintah ubah, turunkan bunga untuk rakyat miskin," tegas Prabowo.
Selain pemangkasan bunga, bank-bank pelat merah diperintahkan membuka akses permodalan bagi generasi muda agar bisa merintis usaha. Pemerintah saat ini sedang mematangkan skema kredit khusus buat pendirian usaha rintisan (startup) bagi para lulusan pendidikan.
"Kita ingin anak-anak muda jangan semua minta jadi ASN. Harus berani bersaing di dunia usaha. Begitu selesai pendidikan, kita harus beri kredit startup," kata Prabowo.
Kebijakan strategis ini dipandang krusial agar pelaksanaan demokrasi ekonomi dapat berjalan secara merata di Indonesia. Upaya penumbuhan wirausaha baru diharapkan mampu memecah konsentrasi kekuatan ekonomi yang selama ini hanya dikuasai segelintir pihak.
"Kita harus dorong mereka tumbuh jadi pengusaha-pengusaha baru yang kuat. Demokrasi ekonomi artinya jangan yang itu-itu saja," tambah Prabowo.
