Presiden Prabowo Subianto memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) sektor sumber daya alam (SDA) guna mengoptimalkan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Langkah perbaikan tata kelola ini diumumkan dalam pidato kenegaraan di DPR RI pada Rabu (20/5/2026), sebagaimana dilansir dari Nasional.
Upaya pengetatan regulasi ini ditujukan agar manfaat ekonomi dari aktivitas ekspor komoditas mentah lebih banyak menetap di dalam negeri. Kebijakan tersebut dipastikan bakal memaksimalkan nilai tambah dari kekayaan alam yang kemudian dioptimalkan untuk program kesejahteraan masyarakat luas.
Kedaulatan atas kekayaan alam nasional menjadi landasan utama pemerintah dalam mengambil keputusan ini. Prabowo menegaskan posisi kepemilikannya harus sepenuhnya berpihak kepada kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
"Sejalan dengan itu, pemerintah yang saya pimpin memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor,” ujar Prabowo, Presiden RI.
Pengelolaan seluruh aset strategis negara seperti bumi dan air harus diarahkan untuk memberikan dampak positif yang maksimal bagi kehidupan publik. Kepala Negara mengulangi komitmennya mengenai status kepemilikan mutlak atas seluruh kekayaan bumi pertiwi tersebut.
"Sekali lagi bumi, air, dan sumber daya alam adalah milik kita, milik rakyat dan bangsa Indonesia,” ujar Prabowo, Presiden RI.
Kendati kontrol terhadap tata kelola sektor SDA diperketat, pemerintah tidak menutup mata terhadap kontribusi dari pihak non-pemerintah. Sektor swasta dinilai tetap memegang peranan krusial dan sangat dibutuhkan dalam roda perekonomian nasional saat ini.
Keterlibatan korporasi swasta yang dinamis, penuh inovasi, serta didukung kemampuan manajerial yang tangguh menjadi elemen penting yang tetap disokong pemerintah. Prabowo memberikan penegasan mengenai pentingnya memberikan dukungan terhadap ekosistem usaha swasta.
"Justru kita perlu mendukung peran sektor swasta, kita perlu sektor swasta yang dinamis dan penuh inovasi,” ucap Prabowo, Presiden RI.
Model perekonomian yang diterapkan di Indonesia dipastikan tidak akan berkiblat pada sistem liberalisme murni ataupun sistem yang sepenuhnya tersentralisasi oleh negara. Indonesia konsisten menerapkan sistem ekonomi jalan tengah yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur bangsa.
"Ekonomi kita adalah ekonomi Pancasila, ekonomi jalan tengah,” kata Prabowo, Presiden RI.
Intervensi dari negara berupa perlindungan, pengawasan, serta keberpihakan kepada masyarakat kecil tetap dipertahankan sebagai pilar utama. Namun, pada saat yang bersamaan, pemerintah juga tetap memanfaatkan keunggulan dari berjalannya mekanisme pasar yang sehat.
"Kita perlu yang terbaik dari mekanisme pasar dan yang terbaik dari ekonomi pasar bebas,” tandas Prabowo, Presiden RI.
