Presiden Prabowo Subianto memproyeksikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih mampu memutar uang hingga Rp 900 juta per bulan di tiap desa. Pernyataan tersebut disampaikan saat meresmikan operasionalisasi 1.061 Kopdes Merah Putih di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada Sabtu (16/5/2026).
Sirkulasi ekonomi tersebut tercipta karena program MBG akan memprioritaskan pembelian bahan baku dari para pelaku usaha setempat. Perputaran uang yang tinggi ini diyakini akan menjadi stimulus kuat bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan, sebagaimana dilansir dari Money.
Simulasi perhitungan menunjukkan, jika suatu desa memiliki 3.000 penerima manfaat dengan anggaran Rp 15.000 per orang, maka perputaran dana harian mencapai Rp 45 juta. Akumulasi perputaran uang tersebut diperkirakan menyentuh angka Rp 10,8 miliar dalam kurun waktu satu tahun di satu desa.
"3.000 kali Rp 15.000, berarti Rp 45 juta tiap hari," kata Prabowo saat meresmikan operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Desa Tingul, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026), seperti dikutip dari Kontan.
Melalui kalkulasi bahwa program akan berjalan efektif selama 20 hari dalam satu bulan, rata-rata dana yang beredar konsisten pada angka ratusan juta rupiah. Kepala Negara menegaskan optimisnya terhadap integrasi program pangan dan lembaga koperasi ini.
"Satu desa Rp 10,8 miliar beredar di situ," katanya.
Penguatan ekonomi berbasis desa dinilai menjadi fondasi penting bagi stabilitas ekonomi nasional. Kerja sama antara pembuat program dan penyedia jasa lokal diharapkan menjadi pemicu kebangkitan finansial masyarakat bawah.
"MBG ditambah Kopdes Merah Putih ini akan membangkitkan ekonomi kita," kata Prabowo.
Selain membahas sirkulasi dana desa, Presiden juga menyoroti aspek ketahanan pangan nasional di tengah dinamika global. Pemenuhan kebutuhan pangan secara mandiri dinilai membuat posisi Indonesia jauh lebih stabil menghadapi ancaman krisis dari luar.
"Dan akhirnya sejarah, takdir, dan kenyataan membuktikan bahwa karena kita sudah lebih dulu aman soal pangan, krisis apa pun di luar negara kita, kita relatif lebih aman, lebih siap menghadapi cobaan," jelas Prabowo dikutip dari Kompas.com, Sabtu (16/5/2026).
Pemerintah berkomitmen mengutamakan kemandirian pangan nasional dengan menekan angka impor bahan makanan secara signifikan. Kebijakan ini diambil demi memastikan ketersediaan pasokan pangan fisik di dalam negeri, terlepas dari perbandingan harga pasar internasional.
"Jadi saya tidak ikut-ikut paham-paham yang mengatakan bahwa beras, jagung lebih efisien kalau kita impor. Survival bangsa bukan sekadar lebih murah di mana lebih murah, tapi ada atau tidak," katanya.
Capaian sektor pertanian dalam merealisasikan target swasembada komoditas pangan pokok mendapatkan apresiasi khusus dari Kepala Negara. Kinerja Kementerian Pertanian dinilai melampaui target awal pencapaian kemandirian pangan yang sebelumnya dipatok dalam beberapa tahun.
"Saya beri tugas ke Menteri Pertanian dan semua timnya, saya minta swasembada pangan dalam 4 tahun. Mereka bisa hasilkan dalam 1 tahun, saudara-saudara sekalian," katanya.
Apresiasi tersebut diberikan setelah Indonesia tercatat berhasil mencapai status swasembada untuk sejumlah komoditas pangan penting, mulai dari beras, jagung, hingga daging ayam.
